Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adik Ratu Atut Disebut Dapat Keuntungan Rp 1,7 Triliun Lebih dari Proyek di Banten

Kompas.com - 31/10/2019, 21:40 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan disebut mendapatkan keuntungan ilegal Rp 1,7 triliun lebih dari proyek-proyek di Banten pada periode 2005-2012.

Hal itu dibeberkan dalam surat dakwaan jaksa KPK atas dugaan tindak pidana pencucian uang Wawan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Terdakwa melalui perusahaan yang dimilikinya dan perusahaan lain yang terafiliasi mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa atau penghasilan tidak sah dari beberapa proyek di beberapa SKPD Provinsi Banten dan sekitarnya," kata jaksa Titto Jaelani saat membaca surat dakwaan.

Baca juga: Tubagus Chaeri Wardhana, Adik Ratu Atut, Didakwa Melakukan Pencucian Uang

Rinciannya, pada tahun 2005 memperoleh sekitar Rp 54,7 miliar; tahun 2006 memperoleh sekitar Rp 51,97 miliar; tahun 2007 mendapatkan sekitar Rp 57,36 miliar; tahun 2008 mendapatkan sekitar Rp 123,9 miliar; tahun 2009 memperoleh sekitar Rp 213 miliar.

Kemudian, tahun 2010 memperoleh sekitar Rp 150,4 miliar; tahun 2011 sekitar Rp 617,42 miliar dan tahun 2012 memperoleh sekitar Rp 455,21 miliar.

Menurut jaksa, sebagian besar dari keuntungan itu diperoleh saat kakaknya, Ratu Atut, menjadi Gubernur Banten.

"Selanjutnya terhadap uang tersebut terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi maka dalam kurun waktu 22 Oktober tahun 2010 sampai dengan September 2019, terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan," kata jaksa.

Baca juga: Wawan, Adik Ratu Atut, Ajukan Eksepsi atas Dakwaan Jaksa KPK

Misalnya, menempatkan atau menransfer sejumlah uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi pada rekening atas nama sendiri, orang lain, perusahaan Wawan, dan perusahaan lain yang dikendalikan Wawan.

Kemudian, membelanjakan atau membayarkan beragam kendaraan bermotor dan aset tanah bangunan.

Dimana, aset-aset tersebut dibelanjakan, dibayar, dan dialihkan atas nama orang lain, Wawan sendiri dan perusahaan yang berafiliasi dengan Wawan.

Wawan juga disebut jaksa membiayai keperluan istrinya, Airin Rachmi Diany dalam Pilkada Tangerang Selatan sebesar Rp 2,9 miliar.

Kemudian membuat perjanjjan pemborongan senilai Rp 7,71 miliar dengan PT Mustika Tri Sejati; membiayai kakaknya, Ratu Atut dalam Pemilihan Gubernur Banten sebesar Rp 3,8 miliar; membiayai kakaknya Ratu Tatu dalam Pilkada Kabupaten Serang sekitar Rp 4,5 miliar; mengajukan kredit BNI Griya Multiguna sebesar Rp 22,45 miliar; mengajukan biaya proyek/modal kerja ke BNI sebesar Rp 61 miliar.

Baca juga: Kasus Adik Ratu Atut Seret Nama Artis, Jennifer Dunn hingga Catherine Wilson

Menyewakan satu unit apartemen di kawasan Mega Kuningan; menyimpan uang sebesar Rp 68,49 miliar, 4.120 dollar Amerika Serikat (AS), 10 dollar Australia, 1.656 dollar Singapura dan 3.780 poundsterling di kantor perusahaannya, PT Bali Pasific Pragama (BPP).

Wawan juga disebut membayarkan sejumlah uang untuk dua polis asuransi atas nama dua anaknya yaitu, Ratu Ghefira Marhamah Wardana dan Ghifari Al Chusaeri Wardana.

Hingga menyimpan uang operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar LPG dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atas nama perusahaan Wawan lainnya, yakni PT Java Coins sebesar Rp 2,545 miliar serta Rp 3,5 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com