Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sohibul Iman: PKS ingin Membangun Kesepahaman dengan Partai Nasdem

Kompas.com - 30/10/2019, 22:04 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan bahwa partainya ingin membangun kesepahaman dengan Partai Nasdem, meski berbeda sikap politik.

Seperti diketahui PKS tetap memilih menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan.

Sedangkan Nasdem merupakan salah satu parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Surya Paloh: Ada Kemungkinan Nasdem Berhadapan dengan Pemerintah

Hal itu diungkapkan Sohibul seusai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

"(Pertemuan dengan Surya Paloh) merupakan proses awal. Tujuannya satu saja, membangun kesepahaman," ujar Sohibul.

Sohibul menegaskan bahwa dalam pertemuan itu dirinya dan Paloh belum membicarakan secara detail terkait langkah-langkah politik ke depan.

Namun, tidak menutup kemungkinan, Nasdem dan PKS akan berkoalisi, misalnya dalam kontestasi di Pilkada 2020.

"Nanti setelah ini tentu nanti kita akan komunikasi, nah nanti komunikasi itu lah kita mungkin ada peluang-peluang untuk kita bekerja sama misalnya di pilkada," tuturnya.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
Pertemuan serupa, kata Sohibul, juga akan dilakukan dengan partai-partai lain yang saat tidak bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat.

Pertemuan dilakukan untuk membangun komunikasi politik di antara partai-partai tersebut.

"Tetapi rencana kita sudah ada bahwa kita nanti minimal paling logis untuk PKS hari ini adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan teman-teman yang memang hari ini tidak terwakili di pemerintahan. Misalnya, kami bisa berkomunikasi dengan Demokrat dan PAN," kata Sohibul.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar satu jam itu, PKS dan Nasdem sepakat untuk memperkuat fungsi check and balance di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dibacakan oleh Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Mustafa mengatakan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

Baca juga: Nasdem dan PKS Sepakat Perkuat Fungsi Check and Balance di DPR

Poin kedua, Nasdem dan PKS sepakat untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalanlan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, mewariskan sejarah kerja sama para pendiri bangsa, yakni antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama dan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com