Romy Disebut Minta Lukman Hakim Meloloskan Haris jadi Calon Kakanwil

Kompas.com - 30/10/2019, 16:59 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (23/10/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (23/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Ahmadi pernah mendengar informasi bahwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta agar Haris Hasanuddin diloloskan dalam seleksi calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan Ahmadi ketika bersaksi untuk Romahurmuziy, terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Pada dasarnya (pesan Romahurmuziy disampaikan) melalui Pak Sekjen Kemenag (Nur Kholis Setiawan). Itu ada perintah seperti itu, menyatakan beberapa nama agar dipertimbangkan untuk lolos," kata Ahmadi.

Baca juga: Saat Hakim Singgung Saksi Sidang Romahurmuziy soal Lempar Batu Sembunyi Tangan

Setelah itu, lanjut Ahmadi, Nur Kholis meminta agar Haris bisa diloloskan dalam rangkaian proses seleksi jabatan.

"Pesan antara lain dari Pak Romy dengan Pak Sekjen dan Pak Sekjen juga (mendapat pesan) dari Pak Menteri ( Lukman Hakim Saifuddin)" kata Ahmadi.

Ketua majelis hakim Fahzal Hendri pun mengonfirmasi apakah yang dimaksud adalah Romy menyampaikan pesan ke Lukman untuk meloloskan Haris, kemudian Lukman meneruskan pesan itu ke Nur Kholis.

"Jadi maksudnya, dari Romy ke Pak Menteri. Lalu, Pak Menteri ke Pak Sekjen, begitu maksudnya?" tanya Fahzal.

"Iya Pak. Dari apa yang disampaikan Pak Sekjen kepada saya, Pak. Sejak itulah, ini perintah Pak Sekjen bahwa itu harus diluluskan," jawab Ahmadi.

Dalam kasus ini, Romy didakwa bersama-sama mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp 325 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romy juga didakwa menerima Rp 91,4 juta dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X