Presiden Jokowi Minta Menteri Kurangi Impor untuk Tekan Defisit

Kompas.com - 30/10/2019, 16:39 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya membuat terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Salah satunya dengan mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.

"Kita bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor, Khususnya impor BBM yang memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca dagang atau defisit neraca berjalan kita," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Meski Masuk Kabinet, Mahfud Diyakini Tetap Dorong Jokowi Keluarkan Perppu KPK

Kepala negara juga meminta jajarannya untuk bisa meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, implementasi dari energi baru terbarukan harus dipercepat.

"Terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30 nanti lompat ke B50 dan B100," ujarnya.

Jokowi mengatakan, kawasan industri di Morowali bisa dicontoh. Kawasan industri tersebut mampu memproduksi barang mentah yang selama ini pemerintah ekspor, seperti bauksit.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mempertanyakan bauksit yang tak diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan menggandeng BUMN atau swasta.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal petrokimia. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk petrokimia.

Seharusnya, kata Jokowi, wilayah Tuban, Jawa Timur, bisa ditetapkan sebagai kawasan petrokimia.

Baca juga: Jokowi Dapat Keluhan Trayek Tol Laut Dikuasai Swasta

"Keluaran dari sana bisa jadi barang produk-poduk yang enggak perlu impor, termasuk hidrogennya bisa dipakai untuk B30, B50 dan B100," tuturnya.

Lebih jauh, Jokowi meminta jajarannya mencari industri yang bisa memproduksi barang-barang pengganti impor di dalam negeri.

"Petrokimia bisa, kilang minyak bisa. Betul-betul diawal agar kita bisa segera mengejar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X