Jokowi Dapat Keluhan Trayek Tol Laut Dikuasai Swasta

Kompas.com - 30/10/2019, 15:52 WIB
Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai pelantikan yang dilakukan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019). KOMPAS TVPresiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai pelantikan yang dilakukan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku, mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai trayek tol laut yang justru dikuasai swasta.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kemarin setelah dari beberapa tempat di lapangan, mengenai program tol laut," kata Jokowi di hadapan para menterinya.

Baca juga: Menteri Susi: Tol Laut Masih Kurang Banyak


Jokowi mengatakan, trayek tol laut sangat diapresiasi oleh masyarakat hingga kepala daerah. Dengan tol laut, maka harga barang di daerah bisa turun 20-30 persen.

Namun, belakangan ini harga kembali melambung karena rupanya trayek tol laut dimonopoli oleh swasta.

"Akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini barang-barangnya dikuasi swasta sehingga harga barang ditentukan perusahaan," kata dia.

Jokowi pun meminta jajarannya untuk mencari solusi terkait masalah ini. Salah satunya adalah dengan menghadirkan kompetitor.

"Tolong dikerjakan dan diselesaikan. Perlukah intervensi menteri BUMN atau perlu kompetisi atau kompetitornya," kata dia.

Baca juga: Menhub Evaluasi Penyelenggaraan Tol Laut di NTT

Jokowi menegaskan, sejak awal, trayek tol laut ini dihadirkan untuk menekan ongkos distribusi sehingga berujung pada penurunan harga barang.

"Sehingga tol lautnya ada dan harganya tetap, ya buat apa. Tol laut dibangun untuk menurunkan biaya logistik," ujar Jokowi.

"Kita enggak mau harga ditentukan satu perusahaan, ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," lanjut dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X