Kompas.com - 30/10/2019, 15:52 WIB
Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai pelantikan yang dilakukan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019). KOMPAS TVPresiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai pelantikan yang dilakukan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku, mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai trayek tol laut yang justru dikuasai swasta.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kemarin setelah dari beberapa tempat di lapangan, mengenai program tol laut," kata Jokowi di hadapan para menterinya.

Baca juga: Menteri Susi: Tol Laut Masih Kurang Banyak

Jokowi mengatakan, trayek tol laut sangat diapresiasi oleh masyarakat hingga kepala daerah. Dengan tol laut, maka harga barang di daerah bisa turun 20-30 persen.

Namun, belakangan ini harga kembali melambung karena rupanya trayek tol laut dimonopoli oleh swasta.

"Akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini barang-barangnya dikuasi swasta sehingga harga barang ditentukan perusahaan," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi pun meminta jajarannya untuk mencari solusi terkait masalah ini. Salah satunya adalah dengan menghadirkan kompetitor.

"Tolong dikerjakan dan diselesaikan. Perlukah intervensi menteri BUMN atau perlu kompetisi atau kompetitornya," kata dia.

Baca juga: Menhub Evaluasi Penyelenggaraan Tol Laut di NTT

Jokowi menegaskan, sejak awal, trayek tol laut ini dihadirkan untuk menekan ongkos distribusi sehingga berujung pada penurunan harga barang.

"Sehingga tol lautnya ada dan harganya tetap, ya buat apa. Tol laut dibangun untuk menurunkan biaya logistik," ujar Jokowi.

"Kita enggak mau harga ditentukan satu perusahaan, ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," lanjut dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Nasional
Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X