Salin Artikel

Presiden Jokowi Minta Menteri Kurangi Impor untuk Tekan Defisit

Salah satunya dengan mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.

"Kita bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor, Khususnya impor BBM yang memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca dagang atau defisit neraca berjalan kita," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Kepala negara juga meminta jajarannya untuk bisa meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, implementasi dari energi baru terbarukan harus dipercepat.

"Terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30 nanti lompat ke B50 dan B100," ujarnya.

Jokowi mengatakan, kawasan industri di Morowali bisa dicontoh. Kawasan industri tersebut mampu memproduksi barang mentah yang selama ini pemerintah ekspor, seperti bauksit.

Ia pun mempertanyakan bauksit yang tak diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan menggandeng BUMN atau swasta.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal petrokimia. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk petrokimia.

Seharusnya, kata Jokowi, wilayah Tuban, Jawa Timur, bisa ditetapkan sebagai kawasan petrokimia.

"Keluaran dari sana bisa jadi barang produk-poduk yang enggak perlu impor, termasuk hidrogennya bisa dipakai untuk B30, B50 dan B100," tuturnya.

Lebih jauh, Jokowi meminta jajarannya mencari industri yang bisa memproduksi barang-barang pengganti impor di dalam negeri.

"Petrokimia bisa, kilang minyak bisa. Betul-betul diawal agar kita bisa segera mengejar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/30/16394091/presiden-jokowi-minta-menteri-kurangi-impor-untuk-tekan-defisit

Terkini Lainnya

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke