Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Minta Gerindra DKI Kritis, Jubir: Tak Spesifik ke Anies Baswedan

Kompas.com - 29/10/2019, 09:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Ketua Umum Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar kader Gerindra di DPRD DKI Jakarta lebih kritis tidak spesifik untuk mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tidak spesifik ke kebijakan Anies (Gubernur DKI Jakarta)," kata Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/10/2019).

Dahnil mengatakan, instruksi itu disampaikan Prabowo kepada seluruh kader yang lolos ke DPR dan DPRD dalam pembekalan partai.

Tujuannya, semua kader dapat menjalankan fungsi sebagai pengawal kebijakan pemerintah.

"Jadi bukan hanya kepada anggota DPRD DKI, tetapi kepada seluruh anggota parlemen Gerindra di Indonesia, termasuk anggota DPR. Karena memang tugas dari DPR adalah melakukan kontrol dan memastikan kebijakan eksekutif berpihak kepada rakyat," ujar Dahnil.

Baca juga: Gerindra di Kabinet Jokowi dan Gagalnya Pemilu Kita

Menurut Dahnil, Prabowo juga berpesan agar setiap kader di parlemen menjaga marwah partai dengan tidak korupsi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Syarif mengungkapkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan kepada para kader Gerindra untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Khusus bagi kader Gerindra di DKI Jakarta, itu berarti mereka harus kritis terhadap kebijakan Gubenur Jakarta Anies Baswedan.

“Dua atau tiga minggu lalu itu pesan disampaikan beliau. Belia berpesan agar kader-kader partai tidak boleh diam. Bantu rakyat kritis bersama rakyat,” ujar Syarif di Balai Kota, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Anies Siap Kerja Sama dengan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf

Syarif yang juga anggota DPRD DKI itu mengatakan, pihaknya akan mengontrol apakah kebihakan Anies sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPMJD) atau tidak.

Ia mengatakan, kritik yang disampaikan itu lebih ke memberi saran kepada Anies untuk kepentingan rakyat. Bukan berarti menentang kebijakan-kebijakan Anies.

“Kami kan bisa aja berbeda pendapat dengan Pak Anies. Masa kami diam, bukan menentang ya. Catat, kritik itu pemberi saran. Menentang itu beda ya dengan kritik. Yang penting gini Pak Anies berhasil bukan karena pujian, tapi karena masukan yang bersifat kritis,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com