Prabowo Minta Gerindra DKI Kritis, Jubir: Tak Spesifik ke Anies Baswedan

Kompas.com - 29/10/2019, 09:42 WIB
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar dan Ketua Panitia Kemah Ahmad Fanani usai menjalani pemerimsaan Polda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018). Kompas.com/SHERLY PUSPITAKetua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar dan Ketua Panitia Kemah Ahmad Fanani usai menjalani pemerimsaan Polda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Ketua Umum Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar kader Gerindra di DPRD DKI Jakarta lebih kritis tidak spesifik untuk mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tidak spesifik ke kebijakan Anies (Gubernur DKI Jakarta)," kata Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/10/2019).

Dahnil mengatakan, instruksi itu disampaikan Prabowo kepada seluruh kader yang lolos ke DPR dan DPRD dalam pembekalan partai.

Tujuannya, semua kader dapat menjalankan fungsi sebagai pengawal kebijakan pemerintah.

"Jadi bukan hanya kepada anggota DPRD DKI, tetapi kepada seluruh anggota parlemen Gerindra di Indonesia, termasuk anggota DPR. Karena memang tugas dari DPR adalah melakukan kontrol dan memastikan kebijakan eksekutif berpihak kepada rakyat," ujar Dahnil.

Baca juga: Gerindra di Kabinet Jokowi dan Gagalnya Pemilu Kita

Menurut Dahnil, Prabowo juga berpesan agar setiap kader di parlemen menjaga marwah partai dengan tidak korupsi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Syarif mengungkapkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan kepada para kader Gerindra untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Khusus bagi kader Gerindra di DKI Jakarta, itu berarti mereka harus kritis terhadap kebijakan Gubenur Jakarta Anies Baswedan.

“Dua atau tiga minggu lalu itu pesan disampaikan beliau. Belia berpesan agar kader-kader partai tidak boleh diam. Bantu rakyat kritis bersama rakyat,” ujar Syarif di Balai Kota, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Anies Siap Kerja Sama dengan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf

Syarif yang juga anggota DPRD DKI itu mengatakan, pihaknya akan mengontrol apakah kebihakan Anies sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPMJD) atau tidak.

Ia mengatakan, kritik yang disampaikan itu lebih ke memberi saran kepada Anies untuk kepentingan rakyat. Bukan berarti menentang kebijakan-kebijakan Anies.

“Kami kan bisa aja berbeda pendapat dengan Pak Anies. Masa kami diam, bukan menentang ya. Catat, kritik itu pemberi saran. Menentang itu beda ya dengan kritik. Yang penting gini Pak Anies berhasil bukan karena pujian, tapi karena masukan yang bersifat kritis,” ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X