Kompas.com - 28/10/2019, 16:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo yang kembali menunjuk Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai Yasonna tidak menunjukkan sikap pro pemberantasan korupsi selama lima tahun jabatannya sebagai Menkumham dalam Kabinet Kerja lalu.

"Kita mempertanyakan apa dasar Pak Jokowi menunjuk Yasonna Laoly kembali menduduki pos kementerian yang sangat berkaitan dengan sektor pemberantasan korupsi," kata Kurnia di Kantor ICW, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Meski Sejumlah UU Kontroversial, Jokowi Kembali Pilih Yasonna Jadi Menkumham karena Ini...

Kurnia menuturkan, ICW mencatat ada lima hal yang menunjukkan Yasonna tidak memiliki sikap pro pemberantasan korupsi.

Poin pertama adalah sikap Yasonna yang mendukung revisi UU MPR, DPR, dan DPD (UU MD3).

Menurut Kurnia, dukungan Yasonna itu menunjukkan komunikasi yang tidak baik antara menteri dan presiden karena pada saat itu Presiden Jokowi tidak mebandatangi RUU tersebut.

Baca juga: Ditunjuk Lagi Jadi Menkumham, Yasonna Mundur dari DPR

Kurnia melanjutkan, Yasonna juga getol mendukung revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang diyakini akan melemahkan lembaga antirasuah itu.

"Kalau kita mengingat, Yasonna sempat menyebutkan bahwa presiden tidak pelru lagi mengeluarkan perppu. Itu menandakan bahwa dia sepakat untuk merevisi Undang-undang KPK," ujar Kurnia.

Alasan berikutnya, Yasonna dinilai mendukung revisi KUHP yang menempatkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana umum.

Baca juga: PDI-P Sebut Pengganti Yasonna dan Juliari Diputuskan lewat Rapat DPP

Yasonna juga dinilai bertanggungjawab dengan longgarnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan sehingga ada sejumlah narapidana korupsi yang bisa plesiran selama menjalani masa hukuman.

"Bahkan beberapa tahun lalu KPK sempat melakukan tangkap tangan di Lapas Sukamiskin yang melibatkan oknum warha binaan Sukamiskin dan Kalapas Sukamiskin," kata Kurnia.

Alasan kelima, Yasonna dinilai ikut mendorong revisi UU Pemasyarakatan yang dianggap akan memudahkan pemberian remisi bagi para narapidana kasus korupsi.

Baca juga: Harta Kekayaan Yasonna Laoly Rp 23 Miliar, Apa Saja Bentuknya?

"Lima indikator tadi seharusnya menjadikan presiden untuk tidak memasukkan orang ini lagi ke dalam Kabinet Indonesia Maju," tutup Kurnia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah melantik politikus PDI-P Yasonna Laoly sebagai Menkumham dalam Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10/2019) lalu.

Sebelumnya, Yasonna juga menjabat sebagai Menkumham dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Kompas TV Dari sejumlah nama menteri Jokowi-Ma’ruf Amin, KPK mencatat ada beberapa nama menteri yang pernah diperiksa lembaga antirasuah. KPK tidak membeberkan secara jelas mengenai nama yang dimaksud. Berikut 4 nama menteri yang setidaknya pernah diperiksa KPK. Ida Fauziah pernah diperiksa KPK terkait kasus suryadharma Ali pada 2014. Kasusnya mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan dana setoran awal haji untuk biayai pejabat kemenag naik haji. Saat ini, Ida menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Zainudin Amali pernah diperiksa KPK pada 2014 lalu. Zainudin mengakui ada permintaan uang Rp 10 miliar terkait sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur. Pada 2018, Zainudin pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekjen Kementerian ESDM Wardoyo Karno. Zainudin kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Abdul Halim Iskandar pernah dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Bupati Nganjuk. Terkait kasusnya, Abdul Halim menyebut dirinya sudah clear dan tidak terlibat. Abdul kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Yasonna Laoly adalah salah satu tokoh yang pernah diperiksa terkait kasus e-KTP. Yasonna terlihat beberapa kali penuhi panggilan KPK. Terakhir, pada Juni 2019 lalu, Yasonna dipanggil KPK sebagai saksi untuk Markus Nari yang merupakan tersangka kedelapan kasus e-KTP. Yasonna kembali menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. #MenteriJokowi #KabinetIndonesiaMaju #KabinetJokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengaruh Negatif Keragaman Terhadap Kehidupan

Pengaruh Negatif Keragaman Terhadap Kehidupan

Nasional
Bentuk-bentuk Akulturasi

Bentuk-bentuk Akulturasi

Nasional
Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasional
Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Nasional
Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Nasional
UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.