PDI-P Sebut Pengganti Yasonna dan Juliari Diputuskan lewat Rapat DPP

Kompas.com - 24/10/2019, 17:07 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Arif Wibowo mengatakan, pengganti Yasonna Laoly dan Juliari Batubara di DPR akan diputuskan lewat rapat DPP partai.

Yasonna dan Juliari telah dilantik menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10/2019).

Arif mengatakan, nama pengganti akan diajukan kepada pimpinan DPR dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

"PAW (pergantian antar waktu) Pak Yasonna segera dilaksanakan oleh DPP Partai. Prosesnya, tentu mengajukan usul penggantian ke Pimpinan DPR dan Juga KPU karena beliau diangkat Menjadi Menteri," kata Arif saat dihubungi, Kamis (24/10/2019).

Politikus PDI-P Arif Wibowo memberi keterangan kepada wartawan di sela-sela Kongres PDI-P di Bali, Jumat (9/8/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Politikus PDI-P Arif Wibowo memberi keterangan kepada wartawan di sela-sela Kongres PDI-P di Bali, Jumat (9/8/2019).
Baca juga: Ditunjuk Lagi Jadi Menkumham, Yasonna Mundur dari DPR

Arif mengatakan, dalam rapat tersebut akan ditentukan apakah pengganti dipilih berdasarkan suara terbanyak atau keputusan politik pengurus DPP.

"Tetap kewenangan partai untuk memutuskannya. Dan harus melalui Partai," ucapnya.

Lebih lanjut, Arif mengatakan, pengurus DPP partai akan mempertimbangkan kompetensi caleg yang bersangkutan.

"Pertimbangannya, karena harus melihat kompetensi caleg yang bersangkutan dan kebutuhan partai di DPR juga," pungkasnya.

Baca juga: Harta Kekayaan Yasonna Laoly Rp 23 Miliar, Apa Saja Bentuknya?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan jajaran nama menteri yang masuk dalam susunan Kabinet Kerja Indonesia Maju pada Rabu, (23/10/2019).

Beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju adalah anggota DPR. Dua di antaranya adalah dari PDI-P, yakni Yasonna Laoly yang menjadi Menteri Hukum dan HAM dan Juliari Batubara menjadi Menteri Sosial.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Nasional
Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Nasional
Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Nasional
Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Nasional
Dimutasi Kapolri, AKBP Yogi Napitupulu Rupanya Suami Jaksa Pinangki

Dimutasi Kapolri, AKBP Yogi Napitupulu Rupanya Suami Jaksa Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X