Meski Sejumlah UU Kontroversial, Jokowi Kembali Pilih Yasonna Jadi Menkumham karena Ini...

Kompas.com - 24/10/2019, 22:52 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkap alasannya kembali memilih politisi PDI-P Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meskipun banyak RUU Kontroversial yang tercipta pada akhir periode Jokowi-Jusuf Kalla. 

Jokowi menyebut, penugasan kembali Yasonna pada periode keduanya justru salah satunya untuk memperbaiki RUU yang dianggap bermasalah.

"Saya sudah tahu Pak menteri ini lama, secara pribadi. Saya sampaikan dan saya tugasi untuk memperbaiki, mengoreksi apa-apa yang memang perlu diperbaiki," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: PDI-P Sebut Pengganti Yasonna dan Juliari Diputuskan lewat Rapat DPP


Sebelumnya, Jokowi sempat memutuskan menunda pengesahan empat RUU yang sudah dibahas pemerintah dan DPR karena protes masyarakat.

Keempat RUU itu yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.

Jokowi juga mempertimbangkan mencabut Undang-Undang KPK yang telah direvisi lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Namun, saat berbincang dengan media Kamis sore tadi, Jokowi tak menjelaskan secara detail aturan mana yang perlu diperbaiki.

Baca juga: Ditunjuk Lagi Jadi Menkumham, Yasonna Mundur dari DPR

 

Jokowi mengatakan, Yasonna sebagai Menkumham juga ke depannya mempunyai tugas besar untuk menyusun UU Omnibus Law yang bisa menjadi solusi tumpang tindihnya peraturan.

"Itu pekerjaan besar. Bagaimana 74 UU bisa direvisi sekaligus sehingga bisa memperbaiki pelayanan-pekayanan publik yang ada, pelayanan-pelayanan pada dunia usaha yang ada sehingga betu betul tercipta lapangan kerja itu kongkrit dan bisa kita lakukan," kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga berharap Yasonna terus melanjutkan perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X