Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Legislator Golkar Nilai Menteri Ekonomi Jokowi Kompeten

Kompas.com - 25/10/2019, 09:56 WIB
Kurniasih Budi

Editor

KOMPAS.com - Saat Presiden RI Joko Widodo melantik Kabinet Indonesia Maju, ia berpesan agar para menteri langsung bekerja mewujudkan visi misi pemerintah.

Salah satu visi itu adalah menjadikan Indonesia sebagai negara kekuatan ekonomi lima besar di dunia dalam beberapa tahun mendatang.

Untuk mewujudkan misi tersebut, pemilihan menteri yang bisa bekerja secara total adalah salah satu kuncinya.

Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto, para menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah tepat.

"Melihat susunan kabinet Indonesia Maju, khususnya sektor perekomian sudah tepat. Mereka memiliki segudang pengalaman dan prestasi. Seperti penunjukan Airlangga Hartato sebagai Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Beliau mampu memimpin sektor perekonomian," kata Dito dalam pernyataan tertulis, Jumat (25/10/2019).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Agama, Fachrul Razi, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung (kiri ke kanan) saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Agama, Fachrul Razi, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung (kiri ke kanan) saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri.

Lewat kerja keras seluruh menteri, terutama di bidang Perekonomian, Dito yakin langkah pemerintah Indonesia menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045, makin terarah.

Ia melihat sosok Airlangga memiliki segudang pengalaman di sektor perekonomian.

Ketua Umum Partai Golkar itu pernah menjabat sebagai Ketua Komisi VII (2006-2009), Ketua Komisi VI (2009-2014).

Airlangga juga menjadi Menteri Perindustrian (Menperin) pada 2016 serta menggaungkan program Making Indonesia 4.0, yang cemerlang.

Dito melihat Making Indonesia 4.0, yang dicanangkan oleh Airlangga adalah upaya untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi industri digital 4.0.

"Industri ini harus benar-benar dikuasai oleh negara yang ingin menjadi kekuatan ekonomi dunia pada dua puluh tahun mendatang," ujarnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) melakukan test drive bersama Warih Andang Tjahjono Presdir PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). pada acara Kickoff Electrified Vehicle Comprehensive Study di Kementerian Perindustrian, Rabu (4/7/2018).Kementerian Perindustrian Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) melakukan test drive bersama Warih Andang Tjahjono Presdir PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). pada acara Kickoff Electrified Vehicle Comprehensive Study di Kementerian Perindustrian, Rabu (4/7/2018).

Gerakan lain yang dilakukan Airlangga Hartato adalah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Selain itu, ia juga memunculkan pabrik Mobil Esemka di Desa Demangan, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

"Mobil Esemka ini membawa misi sebagai mobil produksi anak bangsa yang akan bertarung di pasar industri otomotif dunia," katanya.

Dengan berbagai capaian dan pengalaman yang dimiliki Airlangga, Dito optimistis Airlangga mampu mengelola dan melakukan sektor perekonomian Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com