Serba-serbi Sertijab Menko PMK: Muhadjir Telepon Puan Maharani, Cerita Menteri Bandel, hingga Patung Soekarno di Meksiko...

Kompas.com - 25/10/2019, 07:42 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) berjabat tangan dengan Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani (kiri) saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaMenko PMK Muhadjir Effendy (kanan) berjabat tangan dengan Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani (kiri) saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Muhadjir mengaku sempat tak menerima langsung tawaran untuk menggantikan posisi Puan Maharani. Sebab, ia merasa tanggung jawab jabatan itu berat. 

Muhadjir pun berkonsultasi dengan Puan. 

"Saya bertekad konsultasi dulu, salah satunya yang saya minta pertimbangan adalah Bu Puan. Beliau bilang, ambil saja, Pak, diterima saja. Itu baru saya merasa mantap," ujar dia.

Muhadjir memandang jabatan sebagai Menko PMK pasti tidak mudah dan lebih berat dibandingkan ketika ia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Apalagi, Kemenko PMK membawahi sejumlah kementerian teknis, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Dulu saya membantu Bu Puan hanya satu aspek saja di pendidikan. Sekarang kan lebih menyeluruh tugasnya. Karena itu saya harus mendalami dulu," ujar Muhadjir.

"Jadi saya belum bisa menjanjikan apa-apa dulu. Kalau ada yang harus saya sempurnakan akan saya sempurnakan, kalau tidak ya dijaga, ditingkatkan," kata dia.

Baca juga: Cerita Puan Maharani Ditelepon Muhadjir Effendy Jelang Pelantikan Menteri

Saat ini, kata Muhadjir, ia terlebih dulu menjalin koordinasi awal dengan kementerian atau lembaga terkait.

Sebab, persoalan-persoalan yang ditangani kementerian teknis di bawah Kemenko PMK beragam.

"Misalnya stunting, kan harus melibatkan Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos dan Kemendagri. Jadi tergantung keterlibatan masing-masing kementerian lembaga dalam satu masalah," ujar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Nasional
KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X