Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Cerita soal Menteri yang Bandel ke Muhadjir...

Kompas.com - 24/10/2019, 20:53 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Puan Maharani menceritakan pengalamannya selama bertugas sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Puan menekankan, posisinya sebagai seorang Menko mengharuskan dirinya mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi.

Hal itu ia ceritakan seusai menyerahkan jabatan Menko PMK ke mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Apalagi kalau di dalam gedung ini jalan sendiri-sendiri. Jadi awalnya ini para deputinya, staf ahli, staf khusus mungkin paham kalau saya datang pertama itu, pasti dikira menkonya cerewet dan detail," kata Puan dalam pidatonya.

Baca juga: Cerita Puan Maharani Ditelepon Muhadjir Effendy Jelang Pelantikan Menteri

Tak jarang, ia juga menggelar rapat hingga malam hari. Hingga jam 12 malam pun, Puan masih kerap mengirimkan pesan ke jajarannya jika ada masalah yang harus segera ditangani.

"Dan saya enggak bisa kan sebagai Menko urusannya cuma satu. Menko dalam satu hari bisa bicara kesehatan, bicara sosial, bicara pendidikan, bicara olahraga, itu ganti-ganti terus. Kadang kalau banyak pikiran bisa blank. Jadi harus ada pointers-nya supaya bisa ngomong," kata dia.

Tantangan kedua sebagai Menko PMK, lanjut Puan, menghadapi menteri-menteri yang "bandel".

Kemenko PMK membawahi sejumlah kementerian teknis, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Menterinya 'bandel', ada yang enggak datang rapat. Kita enggak mungkin memutus satu permasalahan kalau menterinya enggak datang. Pak Muhadjir juga pengalaman, kalau Pak Muhadjir misal enggak datang rapat 2 kali, saya telepon, Pak kemana? Kok sudah saya undang dua kali enggak datang ini enggak bisa kita putusi loh, Pak," cerita Puan.

Meski demikian, Puan kadang memaklumi bahwa menteri teknis pernah tak ikut rapat lantaran juga mengurusi masalah sesuai bidang kementeriannya.

"Ya kadang disampaikan, 'Oh iya, Bu, saya ini, begini'. Ya sudah rapat besok tolong datang, ya. Kita kan punya grup (chatting) ya, saya bilang, bapak, ibu siapkan waktunya supaya bisa datang," ujar dia. 

Baca juga: Cerita Muhadjir Effendy, Konsultasi ke Puan Saat Diminta Jadi Menko PMK

Menurut dia, hal seperti itu juga diperlukan demi mempererat hubungan personal. Sebab, permasalahan-permasalahan yang ada tak bisa diputuskan dan diselesaikan oleh satu pihak saja.

Tak jarang, dalam rapat, perdebatan di antara para menteri teknis di bawah Kemenko PMK pun kerap terjadi.

Muhadjir, kata Puan, adalah sosok menteri yang kerap berupaya meredam risiko konflik saat debat.

"Kalau saya sebelahnya Pak Muhadjir, kan beliau Jawa halus ya, suka bilang, 'Bu harusnya enggak boleh begitu, Bu. Bu rapat itu wes sudahlah, Bu, tenang, Bu, nanti kita selesaikan di luar'. Saya bilang enggak apa-apa, Pak. Justru di dalam kita boleh berdebat, tapi di luar enggak boleh ada yang ngomong macam-macam," kata dia. 

Baca juga: Sertijab Menko PMK Rampung, Ini Pesan Puan ke Muhadjir...

Oleh karena itu, ia merasa bersyukur selama lima tahun, tak ada menteri teknis di bawah koordinasinya yang silang pendapat di luar.

Menurut dia, hal itu juga penting membangun kesan dirinya dan para menteri teknis kompak.

"Semuanya kita kawal di dalam, di rapat boleh beda, di luar adem ayem kalau ada masalah kita selesaikan di dalam," kata Puan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com