Ketum ICMI Setuju GBHN Dihidupkan Kembali

Kompas.com - 24/10/2019, 17:26 WIB
Mantan Hakim Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMantan Hakim Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia mendukung wacana dihidupkannya Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN).

Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqqie mengatakan, GBHN perlu dikembalikan untuk menjadi visi pembangunan jangka panjang serta lebih terintegrasi antara pusat dan daerah.

"ICMI sebagai organisasi cendekiawan ikut mendorong supaya ada kesadaran ajan pentingnya kerangka berpikir jangka panjang. Maka GBHN itu membuat pembangunan nasional berdimensi jangka panjang," kata Jimly dalam acara diskusi di kawasan Gondangdia, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Menghidupkan GBHN Dinilai Tak Harus Amendemen UUD 1945

Jimly menuturkan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ada saat ini belum berfungsi secara efektif.

Salah satu penyebabnya, kata Jimly, adalah kebutuhan mengakomodasi janji-janji kampanye Presiden dan kepala daerah dalam anggaran belanja tahunan.

"Jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, harus menuangkan janji-janji kampanyenya itu di dalam perencanaan lima tahunan, itu sangat bias. Itu bedanya dengan GBHN yang lebih luas," ujar Jimly.

Jimly melanjutkan, RPJP juga hanya fokus menata rencana di bidang eksekutif sedangkan target-target di bidang legislatif dan yudikatif seolah terpinggirkan.

Menurut Jimly, GBHN dalam masa Orde Baru pun disusun secara lebih komprehensif dan melibatkan banyak pihak berbeda dengan penyusunan RPJP yang, kata Jimly, hanya melibatkan para ekonom di Bappenas dan Bappeda.

Ketiadaan GBHN, kata Jimly, juga menyebabkan arah pembangunan di tiap-tiap daerah berbeda-beda, apalagi ketika terdapat pergantian kepala daerah.

"Jadi menurut saya masuk akal saja usaha untuk menghidupkan kembali GBHN itu supaya pembangunan nasional sifatnya terpadu," ujar Jimly.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kembali Sita Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Nganjuk

KPK Kembali Sita Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Nganjuk

Nasional
Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Nasional
Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Nasional
Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Nasional
Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Nasional
Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Nasional
Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Nasional
Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Nasional
Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Nasional
Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Nasional
Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Nasional
Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X