Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD, Eks Ketua MK yang Dipercaya Jadi Menko Polhukam Gantikan Wiranto

Kompas.com - 23/10/2019, 11:32 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Mahfud MD merupakan tokoh senior yang telah memiliki rekam jejak karier yang panjang dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Saat ini, Mahfud memimpin Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK).

Gerakan yang juga beranggotakan sejumlah tokoh, seperti Alissa Wahid, Alwi Shihab, Romo Beny Susetyo dan Budi Kuncoro ini terbentuk, lantaran kekhawatiran soal potensi perpecahan bangsa dengan mendompleng isu-isu sensitif, seperti agama, paham politik serta maraknya hoaks di media sosial.

GSK fokus dalam memperkuat rasa nasionalisme, memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Baca juga: Mahfud MD: Mahasiswa Instrumen Utama Bela Negara

Sosok kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 ini juga pernah menjadi anggota dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, ia dikenal masyarakat luas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode 2008-2013.

Lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ini pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006).

Baca juga: Soal Kabinet Jokowi, Mahfud MD Berharap Muncul Dream Team

Dia juga pernah menjadi anggota Komisi III DPR (2004-2006), Komisi I (2006-2007), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR (2007-2008), anggota tim konsultan ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Mahfud MD aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi, seperti UII, UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lainnya. Ia biasanya mengajar pada program S2 dan S3.

Mata kuliah yang biasanya ia ajarkan adalah politik hukum, hukum tata negara, negara hukum dan demokrasi.

Kompas TV Berita terpopuler pertama, sejumlah tokoh memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/19). Dengan mengenakan kemeja berwarna putih, para tokoh ini menemui Presiden Jokowi sejak pagi. Mereka digadang – gadang menjadi calon menteri kabinet Jokowi. Beberapa tokoh yang terlihat hadir di Istana, yakni Mahfud MD, Nadiem Makarim, Wishnutama Kusubandio, Erick Thohir, Fadjroel Rachman yang ditemani Pratikno dan Nico Harjanto. Selain itu, politisi dari Partai Golkar sekaligus Bupati Minahasa Selatan Chistiany Euginia Paruntu atau Tetty Paruntu mendatangi Istana. Tetty datang ke Istana bertepatan dengan rencana presiden mengenalkan calon menterinya. Tetty Paruntu tiba di Istana mengenakan kemeja putih didampingi dua ajudannya. Terkait pemanggilan Tetty Paruntu ke Istana, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden menyatakan, Tetty Paruntu tidak bertemu Presiden Jokowi. Maka, Tetty Paruntu yang jadi usulan menteri langsung dari Golkar tidak termasuk sebagai calon menteri kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin. Tokoh lain yang memenuhi panggilan Presiden Jokowi adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kapolri tiba di Istana bersama jajarannya, seperti Kadiv Humas Porli Irjen Muhammad Iqbal. Hingga kini, belum diketahui kedatangan Kapolri terkait susunan menteri presiden Jokowi atau soal keamanan di Indonesia. Berita terpopuler kedua, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto turut hadir di istana negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Prabowo tiba di Istana ditemani oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang. Kedatangan Prabowo dan Edhy ini menyusul hadirnya tokoh lainnya yang disinyalir sebagai calon menteri. Prabowo menyebut dirinya siap membantu pemerintah Jokowi di bidang pertahanan. Prabowo menambahkan soal posisi menteri apa nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Berita terakhir, Wakil Presiden 2019 – 2024 Ma’ruf Amin menerima memori jabatan dari Wakil Presiden 2014 – 2019 Jusuf Kalla. Serah terima jabatan wakil presiden digelar di istana wakil presiden. JK mengaku terkenang saat menerima memori jabatan dari Boediono lima tahun lalu. Sementara itu, di hadapan JK, Ma’ruf Amin memuji JK yang telah menorehkan banyak prestasi sebagai wapres. Selanjutnya, di hari pertama menjabat sebagai wapres, Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Ma’ruf Amin yang ditemani sang istri Wury Estu Handayani berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Duta Besar Jepang untuk Indonesia pun ikut melepas rombongan. Dalam kunker ini, Menteri Luar Negeri era kabinet Jokowi jilid I, Retno Marsudi ikut mendampingi Ma’ruf Amin selama dinas. Ma’ruf menyebut, hal itu atas arahan Presiden Jokowi. Ma’ruf Amin mewakili Presiden Jokowi untuk menghadiri penobatan Naruhito sebagai Kaisar Jepang menggantikan ayahnya, Kaisar Akihito, yang turun takhta dengan alasan kesehatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com