Mereka yang Hanya Bisa Menonton dan Melihat Pelantikan Kabinet Jokowi Jilid 2..

pJAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak kunjung memberikan karpet merah bagi Partai Demokrat dan PAN yang disebut-sebut akan bergabung ke Koalisi Pemerintah dan Kabinet Kerja Jilid II.

Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019, sejumlah tokoh bergantian keluar masuk Istana Kepresidenan, Jakarta menemui Presiden Jokowi terkait pemilihan anggota Kabinet Kerja Jilid 2.

Sejumlah tokoh ada yang berasal dari kalangan profesional dan parpol, namun perwakilan Demokrat dan PAN tak muncul.

Baca juga: Kata Waketum, PAN Tak Gabung Koalisi Jokowi-Maruf

Hingga Selasa (22/10/2019) ada 15 tokoh parpol yang datang ke Istana. Tidak satupun dari PAN dan Partai Demokrat.

Mereka, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, politikus Nasdem yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan politikus Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial, Agus Gumiwang.

Selain itu, ada politikus Nasdem yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, Wakil Bendaraha Umum PDI Perjuangan Juliari Batubara, dan Ketua Umum Golkar yang juga mantan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Baca juga: PAN Hormati Keputusan Prabowo Merapat ke Pemerintah

Menjelang sore, datang pula politisi senior PDI-P Tjahjo Kumolo dan Yasonna Laoly, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, Politisi Golkar Zainuddin Amali, serta Politisi PKB Ida Fauziah, Abdul Halim Iskandar, dan Agus Suparmanto.

Peluang masuk Kabinet

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi awalnya bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis (10/10/2019).

Baca juga: Zulkifli Hasan Sudah Komunikasikan Sikap Politik PAN ke Amien Rais

Ia mengakui, pertemuan itu membahas peluang Demokrat masuk dalam koalisi pemerintahan.

Namun, Jokowi mengatakan, SBY dan Partai Demokrat belum memutuskan sikap politiknya.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengakui membahas peluang PAN masuk Kabinet Kerja Jilid II bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, Zulkifli tak mengakui hal itu.

Baca juga: Soal Menteri, Ibas Sebut Partai Demokrat Hanya Bisa Menonton

Pertemuan Jokowi dan Zulkifli berlangsung tertutup sekitar 25 menit, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Namun, Jokowi meluruskan bahwa pertemuannya dengan wakil ketua MPR itu membahas soal koalisi dan peluang masuk ke Kabinet Kerja.

"Ya ada (pembicaraan PAN masuk kabinet), tapi belum sampai final, belum rampung," kata Jokowi.

PAN dan Demokrat jadi penonton

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengakui, hingga Selasa siang belum ada kader PAN yang dipanggil Presiden Joko Widodo terkait Kabinet Kerja Jilid II ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Tidak ada (kader yang dipanggil Presiden Joko Widodo)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Partai Demokrat Dinilai Terganjal Restu Megawati soal Calon Menteri

Yandri menegaskan, PAN tidak menyodor-nyodorkan daftar nama kader untuk dipertimbangkan Jokowi sebagai menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

"Tapi kita sekali lagi itu hak prerogatif pak Jokowi lah. Kita tidak mengajukan nama, tidak lobi-lobi khusus, tidak," ujarnya.

Yandri mengatakan, PAN secara otomatis akan berada di luar pemerintah jika tidak ada kader yang masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Baca juga: KPK Sebut Beberapa Calon Menteri Jokowi Pernah Diperiksa, Siapa Saja?

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, partainya hanya bisa menonton proses pemilihan anggota kabinet.

Pemilihan menteri, kata Ibas, adalah hak prerogatif presiden Jokowi.

"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden ya. Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Dipanggil ke Istana, 12 Eks Menteri Kabinet Kerja Bakal Menjabat Lagi?

"Kami hanya memberi apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," sambungnya.

Ibas menegaskan, pihaknya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil adil dan sejahtera. Demokrat yang penting, yang sudah baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," pungkasnya.