Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Sudah Komunikasikan Sikap Politik PAN ke Amien Rais

Kompas.com - 20/10/2019, 14:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait sikap politik PAN lima tahun ke depan.

Namun, Zulkifli Hasan enggan membeberkan masukan yang disampaikan Amien Rais terkait sikap politik PAN.

"Sudah, sudah (komunikasi dengan Amien Rais)," kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Ya itu untuk saya dong, bukan untuk kalian," ujar dia, saat ditanya tanggapan Amien Rais.

Zulkifli mengatakan, PAN sudah menggelar rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus partai dari 30 wilayah di Indonesia.

Baca juga: Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Hasil rapat pleno, menurut dia, para pengurus menyerahkan sikap politik partai kepada Ketua Umum.

"Kami rapat pleno, kemarin rapat koordinasi dihadiri 30 lebih wilayah memberikan mandat ketua umum penuh untuk mengambil keputusan strategis, tentu saya berkonsultasi dengan dewan kehormatan," ujar Zulkifli.

Selanjutnya, Zulkifli mengatakan, saatnya semua pihak bersatu mendukung pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dengan demikian, Presiden Jokowi dapat segera bekerja menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.

"Saatnya kita bersatu dan saya juga kemarin roadshow ke dewan dakwah ormas-ormas Islam, Muhammadiyah. Kita bersatu lupakan persaingan sudah selesai. Pilpres sudah selesai bersatu bersama-sama untuk mensukseskan agar rakyat lebih sejahtera," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com