Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP Nilai Suharso Monoarfa Cocok Jadi Menteri Ekonomi

Kompas.com - 22/10/2019, 19:54 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengaku diminta Presiden Joko Widodo membantu kabinet di bidang perencanaan pembangunan.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai, Suharso memang figur yang cocok untuk duduk di kementerian bidang ekonomi.

"Saya kira Pak Suharso memang sosok yang tepat untuk di portofolio kementerian ekonomi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Suharso merupakan seorang dengan latar belakang pendidikan planologi. Setelah menempuh studi S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Suharso menempuh pendidikan pascasarjana di bidang planologi dan kebijakan publik.

Baca juga: Suharso Monoarfo Diminta Bantu Presiden di Bidang Perencanaan Ekonomi

Latar belakang pendidikan itu, menurut Arsul, relevan dengan jabatan menteri bidang perekonomian.

"Dan selama di DPR Pak Suharso punya berbagai pengalaman di berbagai komisi, dan pernah juga menjadi pemimpin Badan Anggaran, jadi tentu tidak asing," ujar Arsul.

Alternatif kursi menteri lain yang menurut Arsul cocok untuk Suharso adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Namun demikian, Arsul mengatakan, PPP menyerahkan kursi menteri itu sepenuhnya pada Presiden Jokowi.

"Ya itu kan hak prerogatif presiden, kita juga tidak tahu ya. Kan soal protofolio tepatnya Pak Suharso mengatakan biar presiden yang mengumumkan," ujar dia.

Baca juga: Profil Singkat Suharso Monoarfa, Kandidat Menteri Jokowi dari PPP

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengaku diminta Presiden Joko Widodo membantu kabinet di bidang perencanaan pembangunan.

Hal itu disampaikan Suharso setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Masih ingat pidato presiden setelah dilantik pada hari Minggu yang lalu kalimat pertama itu mengenai middle income trap. Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini," ucap Suharso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com