Menanti Peran Kiai Ma’ruf Amin

Kompas.com - 22/10/2019, 11:33 WIB
Warga melintas di depan spanduk yang mengutip pernyataan mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Minggu (10/8/2014). KOMPAS/RIZA FATHONIWarga melintas di depan spanduk yang mengutip pernyataan mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Minggu (10/8/2014).

 

Ketiga yakni Tawazun atau harmoni atau seimbang dalam khidmat kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan hidup dengan menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

Keempat, pengimplementasian Amar Ma’ruf Nahi Munkar yakni upaya menyeru kepada sesuatu kebaikan dan berguna bagi kehidupan dan mencegah serta menolak kepada hal-hal yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Gagasan pembaharuan NU seperti itu, dengan merujuk pada kontekstualisasi kondisi permasalahan yang dihadapi bangsa kini, tentu dinanti kembali melalui keberadaan KH Ma’ruf Amin.

Posisinya sebagai wakil presiden akan lebih memudahkannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai NU yang sejalan dengan kebutuhan bangsa kontemporer.

Paling tidak ada beberapa agenda penting negara yang juga sejalan dengan beberapa keputusan Muktamar NU dan juga menjadi misi organisasi.

Pertama, persoalan pemberantasan korupsi dan kedua soal maraknya radikalisme.

Pemberantasan Korupsi

Dalam buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, NU dalam beberapa kali muktamar dan musyawarah nasionalnya memberikan porsi yang besar dalam persoalan pemberantasan korupsi.

Jejak tersebut dapat dilacak dalam Muktamar NU (1999, 2004, 2010, 2015) dan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun (2002, 2006, 2012).

Pada Muktamar tahun 1999, NU menghasilkan keputusan penting bahwa uang negara hakikatnya adalah uang Allah.

Uang tersebut diamanatkan kepada pemerintah untuk digunakan sebesar-besar demi kemaslahatan rakyat bukan digunakan untuk kebatilan.

Kelak amanat atas uang tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat dan di hadapan rakyat di dunia.

Sementara pada Musyawarah Nasional tahun 2002, NU mendefinisikan korupsi sebagai “pengkhianatan berat (gul?l) terhadap amanat rakyat.

Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk pencurian (sariq?h) dan perampokan (nahb).”

Karenanya, hukuman yang layak bagi perbuatan tersebut adalah potong tangan hingga hukuman mati.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X