Menanti Peran Kiai Ma’ruf Amin

Kompas.com - 22/10/2019, 11:33 WIB
Presiden Joko Widodo (keenam kanan) disaksikan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kelima kanan), Ketua PBNU Said Aqil Siroj (tengah), Istri Gus Dur Sinta Nuriyah (kedua kanan), Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (keempat kanan) Ketua Pelaksana Harlah Yenny Wahid (ketiga kanan) bersiap memberikan sambutan pada Harlah ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), doa bersama untuk keselamatan bangsa dan maulidrrasul di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/1/2019). Kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah tersebut mengangkat tema Khidmah Muslimat NU, Jaga Aswaja, Teguhkan Bangsa. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (keenam kanan) disaksikan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kelima kanan), Ketua PBNU Said Aqil Siroj (tengah), Istri Gus Dur Sinta Nuriyah (kedua kanan), Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (keempat kanan) Ketua Pelaksana Harlah Yenny Wahid (ketiga kanan) bersiap memberikan sambutan pada Harlah ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), doa bersama untuk keselamatan bangsa dan maulidrrasul di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/1/2019). Kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah tersebut mengangkat tema Khidmah Muslimat NU, Jaga Aswaja, Teguhkan Bangsa.

 

Selanjutnya, puncak dari jihad politik anti korupsi NU terekam dalam Munas Alim Ulama NU di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2012.

Pada muktamar tersebut NU memutuskan beberapa hasil penting antara lain: hukuman mati bagi koruptor sebagai tindakan efek jera, kewajiban pengembalian hasil korupsi ke kas negara meski pelaku telah menjalani masa hukuman, serta larangan bagi koruptor untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat publik.

Bahkan di muktamar ke 32 di Makassar tahun 2010 NU merekomendasikan negara untuk memperkuat sistem kelembagaan dan wewenang penanganan korupsi.

Dalam hal ini KPK, Pengadilan Tipikor, Kejaksaan dan Kehakiman bersama-sama secara koordinatif diberikan kekuasaan dan independensi dalam penindakan.

Adapun langkah terbaru NU untuk memberantas korupsi tercatat dalam muktamar terakhir ke-33 tahun 2015 di Jombang yang menegaskan kembali komitmennya akan pemberantasan korupsi.

Beberapa keputusan penting di antaranya; NU menjadi garda terdepan perjuangan anti korupsi sebagai langkah untuk melindungi hak rakyat dari kezaliman dan menentang segala tindakan kriminalisasi yang diarahkan kepada para pegiat anti-korupsi.

Dari berbagai keputusan di atas, jelas bahwa NU serius dalam mengupayakan Indonesia yang bersih dari korupsi.

Sebab itu dalam hal ini, KH Ma’ruf Amin harus menampakkan posisi yang juga solid dalam perang terhadap praktik inkonstitusional tersebut.

Ini sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar NU. Langkah nyata yang sudah menunggunya sekarang di depan adalah agar memberikan pertimbangan kepada Jokowi untuk segera mengeluarkan Perpu KPK.

Perpu ini penting demi kemaslahatan yang dapat menjamin KPK sebagai institusi independen dan bergerak tanpa ragu-ragu di tengah gurita korupsi yang merajalela.

Radikalisme yang masif

Kedua, persoalan radikalisme yang semakin menggejala di masyarakat, telah menembus batas-batas profesi, umur, dan bahkan menyebar di instansi-instansi pemerintahan.

Laporan Kementerian Pertahanan menyebutkan, kurang lebih 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme (Kompas, 20/06/2019).

Dalam muktamar ke 33, NU memetakan beberapa kelompok radikal berdasarkan karakteristiknya.

Pertama kelompok takfiri. Kelompok ini merupakan paling ekstrem yakni kelompok yang mudah memberikan label kafir kepada setiap kelompok yang berbeda pandangan dengan keyakinannya.

Ada semacam eksklusivisme bahwa paham mereka adalah paling benar. Dalam praktiknya mereka menghalalkan membunuh para kafir tersebut.

Kelompok kedua yakni kelompok jihadi. Mereka mengangap bahwa negara yang tidak menerapkan syariat islam adalah thogut karenanya kelompok ini kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap elemen-elemen negara seperti polisi, menkopolhukam, dan sebagainya.

Ketiga yakni kelompok siyasi. Kelompok ini bergerak di jalur politik melalui partai dan organisasi. Mereka memiliki ideologi transnasional dengan tujuan mendirikan sistem khilafah.

Kelompok keempat yakni kelompok salafi yang memiliki tendensi menuduh kelompok lain sebagai pelaku syirik, bid’ah dan khurafat. Mereka memiliki paham ideologi wahabi yang anti terhadap keterbukaan.

Maka itu, sepadan dengan misi NU tentang ajaran islam yang inklusif dan rahmatan lil alamin, sudah barang tentu, upaya pengendalian dan preventif atas tindakan dan paham-paham radikal mesti diupayakan dengan lebih serius lagi.

Kehadiran KH Ma’ruf Amin diharapkan meneruskan kembali apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur di masa lalu.

KH Ma’ruf Amin harus vokal menjadi juru bicara toleransi sebagaimana hal ini selalu digaungkan oleh NU secara terus menerus.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X