Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons PDI-P atas Bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 22/10/2019, 09:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu di bidang pertahanan pada kabinet 2019-2024 ini.

Dalam Pilpres 2019, Gerindra merupakan partai pengusung utama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menjadi lawan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bahkan selama periode pertama pemerintahan Jokowi 2014-2019 bersama Jusuf Kalla, Gerindra menjadi partai oposisi yang terus mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Lantas, bagaimana respons PDI-P sebagai partai utama pengusung Jokowi pada pilpres kemarin dengan bergabungnya Prabowo ke kabinet?

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai partai yang pernah 10 tahun berada di luar pemerintahan, seharusnya parpol yang ada di luar pemerintahan mempunyai peranan penting dalam sebuah pemerintahan yang sehat.

"Konsistensi sikap politik partai sangat penting. Idealnya, format koalisi yang dibangun sebelum dan sesudah pemilu, seharusnya sama," kata Hasto dalam siaran persnya, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Puan Bantah PDI-P Dorong Jokowi Gaet Prabowo jadi Menteri

Menurut Hasto, penambahan anggota koalisi pasca-pemilu hanya dilakukan dengan alasan rasionaliras konsolidasi ideologi dan politik.

Dengan demikian, kata dia, keputusan Jokowi merangkul Gerindra dan memberi tempat di dalam kabinet dimaknai sebagai konsolidasi ideologi, politik, pemerintahan serta semangat rekonsiliasi yang bekerja membentuk sebuah kekuatan nasional.

"Sehingga Presiden Jokowi semakin kuat dan efektif dalam menghadapi tantangan eksternal khususnya ancaman krisis ekonomi global," kata dia.

"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional," lanjut dia.

Berdasarkan fatsun politik dan tata pemerintahan yang berlaku, PDI Perjuangan pun menghormati hak prerogratif Jokowi sebagai presiden yang menentukan langsung para menterinya.

Diberitakan Prabowo mengaku diminta untuk masuk ke Kabinet Kerja Jilid 2 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meskipun tidak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Baca juga: Merunut Benih Perceraian Nasdem dengan Koalisi Jokowi

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," lanjut Prabowo.

Selain Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga dipercaya membantu pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

Hanya saja, pada pos kementerian mana Edhy akan bertugas, akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada Rabu (23/10/2019). 

 

Kompas TV PDI Perjuangan lewat Sekjen Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP menghormati Prabowo Subianto yang dipanggil ke istana hari ini (21/10) untuk menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Ma&#39;ruf.<br /> <br /> Hasto menyatakan, dirinya meyakini bahwa Presiden Joko widodo Telah mempertimbangkan pilihannya dalam menyusun kabinet.<br /> <br /> Hasto menambahkan, nama yang dipilih presiden Jokowi pasti sesuai dengan prioritas program di setiap kementerian untuk mendukung pencapaian pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf amin 5 tahun ke depan. #PDIP #PrabowoSubianto #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com