Puan Bantah PDI-P Dorong Jokowi Gaet Prabowo jadi Menteri

Kompas.com - 22/10/2019, 06:59 WIB
Politikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPolitikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi salah satu menterinya sudah melalui pertimbangan dari partai politik pendukungnya terlebih dahulu.

Puan membantah PDI-P menjadi parpol yang mendorong Presiden Jokowi menggaet Prabowo untuk menjadi salah satu menterinya.

"Yang pasti, tidak istilah motor penggerak atau di depan dan di belakang," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019), sebagaimana dikutip Antara.

"Hanya memang sebagai partai pemenang pemilu yang perolehan suaranya di DPR punya 128 kursi, kami (PDI-P) merupakan fraksi terbesar yang ada di DPR," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jokowi jadi Menteri Bidang Pertahanan

Puan sekaligus meyakini Presiden Jokowi memiliki pertimbangan khusus hingga meminta Prabowo jadi salah satu menterinya. Partainya pun menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi tersebut.

"Presiden pasti sudah punya pertimbangan sehingga meminta Prabowo masuk dalam pemerintahan, kalau nanti dilantik," ujar Puan.

"Tapi kalau sudah pakai baju putih, mungkin tandanya diminta menjadi salah satu menteri," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo akan Urus Pertahanan, Bagaimana dengan Edhy Prabowo?

Puan yang juga merupakan Ketua DPR RI itu secara khusus mengomentari dua sosok yang dipanggil ke Istana, Senin, yakni mantan Ketua MK Mahfud MD dan bos Gojek Nadiem Makarim.

Menurut Puan, Mahfud dan Nadiem merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang masing-masing. Meski, itu tetap harus dibuktikan melalui kinerja selepas mereka dilantik menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid 2.

Ia berharap menteri-menteri Jokowi-Ma'ruf nantinya dapat bekerja sama dengan DPR RI.

"Karena posisinya masuk dalam suatu kementerian/lembaga, kita harus bekerja sama dengan birokrasi dan DPR," kata Puan. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X