Puan Bantah PDI-P Dorong Jokowi Gaet Prabowo jadi Menteri

Kompas.com - 22/10/2019, 06:59 WIB
Politikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPolitikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi salah satu menterinya sudah melalui pertimbangan dari partai politik pendukungnya terlebih dahulu.

Puan membantah PDI-P menjadi parpol yang mendorong Presiden Jokowi menggaet Prabowo untuk menjadi salah satu menterinya.

"Yang pasti, tidak istilah motor penggerak atau di depan dan di belakang," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019), sebagaimana dikutip Antara.

"Hanya memang sebagai partai pemenang pemilu yang perolehan suaranya di DPR punya 128 kursi, kami (PDI-P) merupakan fraksi terbesar yang ada di DPR," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jokowi jadi Menteri Bidang Pertahanan

Puan sekaligus meyakini Presiden Jokowi memiliki pertimbangan khusus hingga meminta Prabowo jadi salah satu menterinya. Partainya pun menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi tersebut.

"Presiden pasti sudah punya pertimbangan sehingga meminta Prabowo masuk dalam pemerintahan, kalau nanti dilantik," ujar Puan.

"Tapi kalau sudah pakai baju putih, mungkin tandanya diminta menjadi salah satu menteri," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo akan Urus Pertahanan, Bagaimana dengan Edhy Prabowo?

Puan yang juga merupakan Ketua DPR RI itu secara khusus mengomentari dua sosok yang dipanggil ke Istana, Senin, yakni mantan Ketua MK Mahfud MD dan bos Gojek Nadiem Makarim.

Menurut Puan, Mahfud dan Nadiem merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang masing-masing. Meski, itu tetap harus dibuktikan melalui kinerja selepas mereka dilantik menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid 2.

Ia berharap menteri-menteri Jokowi-Ma'ruf nantinya dapat bekerja sama dengan DPR RI.

"Karena posisinya masuk dalam suatu kementerian/lembaga, kita harus bekerja sama dengan birokrasi dan DPR," kata Puan. 

 



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X