Kompas.com - 22/10/2019, 06:59 WIB
Politikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPolitikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi salah satu menterinya sudah melalui pertimbangan dari partai politik pendukungnya terlebih dahulu.

Puan membantah PDI-P menjadi parpol yang mendorong Presiden Jokowi menggaet Prabowo untuk menjadi salah satu menterinya.

"Yang pasti, tidak istilah motor penggerak atau di depan dan di belakang," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019), sebagaimana dikutip Antara.

"Hanya memang sebagai partai pemenang pemilu yang perolehan suaranya di DPR punya 128 kursi, kami (PDI-P) merupakan fraksi terbesar yang ada di DPR," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jokowi jadi Menteri Bidang Pertahanan

Puan sekaligus meyakini Presiden Jokowi memiliki pertimbangan khusus hingga meminta Prabowo jadi salah satu menterinya. Partainya pun menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi tersebut.

"Presiden pasti sudah punya pertimbangan sehingga meminta Prabowo masuk dalam pemerintahan, kalau nanti dilantik," ujar Puan.

"Tapi kalau sudah pakai baju putih, mungkin tandanya diminta menjadi salah satu menteri," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo akan Urus Pertahanan, Bagaimana dengan Edhy Prabowo?

Puan yang juga merupakan Ketua DPR RI itu secara khusus mengomentari dua sosok yang dipanggil ke Istana, Senin, yakni mantan Ketua MK Mahfud MD dan bos Gojek Nadiem Makarim.

Menurut Puan, Mahfud dan Nadiem merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang masing-masing. Meski, itu tetap harus dibuktikan melalui kinerja selepas mereka dilantik menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid 2.

Ia berharap menteri-menteri Jokowi-Ma'ruf nantinya dapat bekerja sama dengan DPR RI.

"Karena posisinya masuk dalam suatu kementerian/lembaga, kita harus bekerja sama dengan birokrasi dan DPR," kata Puan. 

 



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X