Puan Bantah PDI-P Dorong Jokowi Gaet Prabowo jadi Menteri

Kompas.com - 22/10/2019, 06:59 WIB
Politikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPolitikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi salah satu menterinya sudah melalui pertimbangan dari partai politik pendukungnya terlebih dahulu.

Puan membantah PDI-P menjadi parpol yang mendorong Presiden Jokowi menggaet Prabowo untuk menjadi salah satu menterinya.

"Yang pasti, tidak istilah motor penggerak atau di depan dan di belakang," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019), sebagaimana dikutip Antara.

"Hanya memang sebagai partai pemenang pemilu yang perolehan suaranya di DPR punya 128 kursi, kami (PDI-P) merupakan fraksi terbesar yang ada di DPR," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jokowi jadi Menteri Bidang Pertahanan

Puan sekaligus meyakini Presiden Jokowi memiliki pertimbangan khusus hingga meminta Prabowo jadi salah satu menterinya. Partainya pun menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi tersebut.

"Presiden pasti sudah punya pertimbangan sehingga meminta Prabowo masuk dalam pemerintahan, kalau nanti dilantik," ujar Puan.

"Tapi kalau sudah pakai baju putih, mungkin tandanya diminta menjadi salah satu menteri," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo akan Urus Pertahanan, Bagaimana dengan Edhy Prabowo?

Puan yang juga merupakan Ketua DPR RI itu secara khusus mengomentari dua sosok yang dipanggil ke Istana, Senin, yakni mantan Ketua MK Mahfud MD dan bos Gojek Nadiem Makarim.

Menurut Puan, Mahfud dan Nadiem merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang masing-masing. Meski, itu tetap harus dibuktikan melalui kinerja selepas mereka dilantik menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid 2.

Ia berharap menteri-menteri Jokowi-Ma'ruf nantinya dapat bekerja sama dengan DPR RI.

"Karena posisinya masuk dalam suatu kementerian/lembaga, kita harus bekerja sama dengan birokrasi dan DPR," kata Puan. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan 'New Normal'

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan "New Normal"

Nasional
Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Nasional
IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X