Respons PDI-P atas Bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 22/10/2019, 09:01 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KOMPAS.COM/A. FAIZALSekjen PDIP Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu di bidang pertahanan pada kabinet 2019-2024 ini.

Dalam Pilpres 2019, Gerindra merupakan partai pengusung utama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menjadi lawan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bahkan selama periode pertama pemerintahan Jokowi 2014-2019 bersama Jusuf Kalla, Gerindra menjadi partai oposisi yang terus mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Lantas, bagaimana respons PDI-P sebagai partai utama pengusung Jokowi pada pilpres kemarin dengan bergabungnya Prabowo ke kabinet?

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai partai yang pernah 10 tahun berada di luar pemerintahan, seharusnya parpol yang ada di luar pemerintahan mempunyai peranan penting dalam sebuah pemerintahan yang sehat.

"Konsistensi sikap politik partai sangat penting. Idealnya, format koalisi yang dibangun sebelum dan sesudah pemilu, seharusnya sama," kata Hasto dalam siaran persnya, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Puan Bantah PDI-P Dorong Jokowi Gaet Prabowo jadi Menteri

Menurut Hasto, penambahan anggota koalisi pasca-pemilu hanya dilakukan dengan alasan rasionaliras konsolidasi ideologi dan politik.

Dengan demikian, kata dia, keputusan Jokowi merangkul Gerindra dan memberi tempat di dalam kabinet dimaknai sebagai konsolidasi ideologi, politik, pemerintahan serta semangat rekonsiliasi yang bekerja membentuk sebuah kekuatan nasional.

"Sehingga Presiden Jokowi semakin kuat dan efektif dalam menghadapi tantangan eksternal khususnya ancaman krisis ekonomi global," kata dia.

"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional," lanjut dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X