Puan: Kalau Prabowo Dilantik Jadi Menhan, Harus Bisa Beri Solusi Terbaik

Kompas.com - 21/10/2019, 19:43 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengangkat ibu jari seusai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengangkat ibu jari seusai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-Perjuangan Puan Maharani menanggapi penunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon menteri bidang pertahanan.

Jika Prabowo benar-benar menjadi menteri, Puan berharap ia dapat memberikan solusi terbaik atas persoalan-persoalan bangsa.

"Semoga kalau memang beliau kemudian betul dilantik sebagai Menteri Pertahanan, ya harusnya nanti bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Ketua DPP: Nasdem Tak Masalah Jokowi Tunjuk Prabowo jadi Calon Menteri

Politikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Politikus PDI-Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).
Puan mengatakan, partainya tidak masalah dengan kehadiran Prabowo di koalisi pemerintahan.

Hal itu, kata dia, merupakan hak prerogatif Presiden. Jokowi pun diyakini sudah punya pertimbangan-pertimbangan sendiri.

"Saya kan enggak bisa mendahului," ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menyebut, kriteria calon menteri Jokowi haruslah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Sebab, mereka yang masuk ke kabinet harus mampu bekerja sama dengan birokrasi, DPR, dan punya kebijakan-kebijakan politik yang tidak rutin, normatif.

Menurut Puan, kebijakan yang dibuat harus ada yang juga berpihak pada pemerintah.

"Hanya kemudian harus dibuktikan dalam kinerja nantinya kalau kemudian sudah dilantik," kata Ketua DPR itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

Nasional
ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

Nasional
UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

Nasional
KSPI: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bentuk Perbudakan Modern

KSPI: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bentuk Perbudakan Modern

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X