Kompas.com - 21/10/2019, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya mendukung rencana Presiden Joko Widodo membentuk undang-undang kategori omnibus law.

Namun demikian, untuk mewujudkan undang-undang itu, omnibus law harus masuk ke program legislasi nasional terlebih dahulu supaya menjadi prioritas pembahasan.

"Itu harus masuk ke Prolegnas, sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan UU pembuatan perundang-undangan, maka dia tentu harus melalui mekanisme Prolegnas," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Setelah masuk di Prolegnas, rancangan undang-undang itu bisa menjadi RUU inisiatif DPR, bisa juga RUU inisiatif pemerintah.

Namun melihat kesiapannya, RUU tersebut nampaknya bakal menjadi inisiatif pemerintah.

Paling penting, RUU itu harus dibahas secara cepat karena berdampak positif pada peningkatan kualitas undang-undang.

"Kita harapkan itu harus speed up ya, dipercepat, bukan diperlambat. Cepat dan lambatnya nanti tergantung kepada substansi yang ada dalam UU itu sendiri," ujar Johnny.

Di samping itu, Johnny juga mengingatkan tentang pentingnya pelibatan masyarakat dalam rencana pembuatan undang-undang.

Baca juga: Kemendagri Yakin Omnibus Law Tak Akan Gerus Pendapatan Daerah

Partisipasi masyarakat dinilai penting supaya tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan.

"Kita harapkan terkait dengan kedua rencana membuat UU baru itu masyarakat dari awal perlu terlibat. Jangan sampai partisipasi masyarakat itu di ujung. Nanti ada pro kontra setelah di ujung," kata Johnny.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengajak DPR RI untuk membuat dua undang-undang besar.

Ajakan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya usai pelantikan.

"Pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar," kata Jokowi dalam pidatonya, Minggu (20/10/2019) di Gedung Parlemen, Jakarta.

"Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM," sambung dia.

Baca juga: Penghapusan IMB Masuk Rencana Omnibus Law

Menurut Presiden, undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.

"Langsung direvisi sekaligus, puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan direvisi sekaligus," ujar Jokowi.

Undang-undang tersebut untuk mendukung penyederhanaan sejumlah kendala regulasi. 

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah calon menteri Kabinet Kerja Jilid II, Senin (21/10/19).Jelang pengumuman, sejumlah staf istana kepresidenan terlihat membawa kemeja putih yang masih terbungkus. Kemeja putih yang dibawa berlengan panjang sama seperti yang dikenakan Jokowi sehari-hari. Saat Jokowi umumkan nama-nama menteri pada 2014 lalu, para menteri kenakan kemeja putih. #KabinetJokowi #MenteriJokowi #PelantikanMenteri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama Tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama Tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Nasional
Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, 'Bersahabat' di Pemerintahan

Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, "Bersahabat" di Pemerintahan

Nasional
Amunisi Kaliber 7,6 x 51 Mm Rancangan Pindad Lulus Uji Tembak Dislitbangad

Amunisi Kaliber 7,6 x 51 Mm Rancangan Pindad Lulus Uji Tembak Dislitbangad

Nasional
PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 dan Capaian Vaksinasi di Indonesia

PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 dan Capaian Vaksinasi di Indonesia

Nasional
Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Nasional
Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Nasional
TNI AL Bakal Musnahkan 179 Kilogram Kokain yang Ditemukan di Selat Sunda

TNI AL Bakal Musnahkan 179 Kilogram Kokain yang Ditemukan di Selat Sunda

Nasional
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Segera Disidang di PN Tipikor Bandung

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Segera Disidang di PN Tipikor Bandung

Nasional
Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Nasional
Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.