Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Kompas.com - 20/10/2019, 20:23 WIB
Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPolitisi Partai Gerindra Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, cita-cita Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan, sangatlah tinggi.

Untuk mewujudkannya, harus kerja keras.

"Ada target-target yang spesifik. Ini nggak datang secara otomatis. Kita harus bekerja keras. Target-targetnya cukup tinggi, kalau tidak salah catat Rp 320 juta pendapatan per kapita per tahun. PDB 7 triliun dolar. Itu sebuah capaian yang tentu harus diwujudkan," kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Resmi Dilantik, Berikut Pidato Lengkap Presiden Jokowi

Ia pun mendukung kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan Ombinus Law agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin berkualitas.

" Omnibus Law adalah sebuah UU yang jadi preseden untuk mengganti undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan undang-undang yang mampu memberdayakan UMKM," ujarnya.

"Beberapa tadi yang saya catat merupakan suatu harapan ya supaya kita bisa bertumbuh lebih berkualitas sehingga jebakan kelas menengah, pendapatan kelas menengah bisa kita imbangi," pungkasnya.

Baca juga: Periode Kedua, Jokowi Siapkan Dua UU Benahi Lapangan Kerja dan UKM

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat dua undang-undang besar.

Ajakan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya usai pelantikan.

"Pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar," kata Jokowi dalam pidatonya, Minggu (20/10/2019) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Baca juga: Periode Kedua, Jokowi Siapkan Dua UU Benahi Lapangan Kerja dan UKM

"Pertama, Undang-undang cipta lapangan kerja. Kedua, Undang-undang pemberdayaan UMKM," sambungnya.

Menurutnya, undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.

"Langsung direvisi sekaligus, puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan direvisi sekaligus," ujar Jokowi.

Undang-undang tersebut untuk mendukung penyederhanaan sejumlah kendala regulasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X