Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Kompas.com - 20/10/2019, 20:23 WIB
Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPolitisi Partai Gerindra Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, cita-cita Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan, sangatlah tinggi.

Untuk mewujudkannya, harus kerja keras.

"Ada target-target yang spesifik. Ini nggak datang secara otomatis. Kita harus bekerja keras. Target-targetnya cukup tinggi, kalau tidak salah catat Rp 320 juta pendapatan per kapita per tahun. PDB 7 triliun dolar. Itu sebuah capaian yang tentu harus diwujudkan," kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Resmi Dilantik, Berikut Pidato Lengkap Presiden Jokowi

Ia pun mendukung kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan Ombinus Law agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin berkualitas.

" Omnibus Law adalah sebuah UU yang jadi preseden untuk mengganti undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan undang-undang yang mampu memberdayakan UMKM," ujarnya.

"Beberapa tadi yang saya catat merupakan suatu harapan ya supaya kita bisa bertumbuh lebih berkualitas sehingga jebakan kelas menengah, pendapatan kelas menengah bisa kita imbangi," pungkasnya.

Baca juga: Periode Kedua, Jokowi Siapkan Dua UU Benahi Lapangan Kerja dan UKM

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat dua undang-undang besar.

Ajakan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya usai pelantikan.

"Pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar," kata Jokowi dalam pidatonya, Minggu (20/10/2019) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Baca juga: Periode Kedua, Jokowi Siapkan Dua UU Benahi Lapangan Kerja dan UKM

"Pertama, Undang-undang cipta lapangan kerja. Kedua, Undang-undang pemberdayaan UMKM," sambungnya.

Menurutnya, undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.

"Langsung direvisi sekaligus, puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan direvisi sekaligus," ujar Jokowi.

Undang-undang tersebut untuk mendukung penyederhanaan sejumlah kendala regulasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Nasional
Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Nasional
Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Nasional
Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Nasional
Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Nasional
Tiga Pekan sejak Pengesahan, Naskah UU Cipta Kerja Terus Berubah dan Belum Bisa Diakses

Tiga Pekan sejak Pengesahan, Naskah UU Cipta Kerja Terus Berubah dan Belum Bisa Diakses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X