Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Kompas.com - 20/10/2019, 19:49 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah Kepala Negara, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinMenteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah Kepala Negara, Minggu (20/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan menteri Kabinet Kerja telah berakhir, setelah prosesi pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Namun, Minggu (20/10/2019) malam, Retno Marsudi yang merupakan Menteri Luar Negeri di Kabinet Kerja masih tetap mendampingi Presiden Jokowi untuk menerima tamu negara di Istana Merdeka.

Retno yang mengenakan kebaya berwarna ungu, terlihat ikut menyambut Wakil Presiden China Wang Qishan di lobi Istana Merdeka.

Baca juga: Di Sidang PBB, Menlu Retno Ceritakan Sukses Indonesia Berdayakan Perempuan

Setelah bersalaman, Retno mengajak Wapres China masuk ke Istana Merdeka menemui Presiden Jokowi dan kemudian mengisi buku tamu.

Setelah itu, baik Jokowi, Retno dan Wapres China melakukan pertemuan secara tertutup.

Selain Wapres China, malam ini Jokowi dijadwalkan akan menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh dan Wakil Presiden Republik Uni Myanmar, Henry Van Thio.

Baca juga: Di Sidang PBB Menlu Retno Bahas 3 Isu

Setelah itu, lima utusan khusus negara sabahat turut menemui Jokowi, yaitu Utusan Khusus Presiden Republik Korea Noh Young-min, Utusan Khusus Presiden Filipina Theodoro Locsin Jr, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Nakayama Norihiro, Utusan Khusus Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan, dan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat, Hon. Elaine L. Chao.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Nasional
Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X