Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Kompas.com - 20/10/2019, 19:49 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah Kepala Negara, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinMenteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah Kepala Negara, Minggu (20/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan menteri Kabinet Kerja telah berakhir, setelah prosesi pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Namun, Minggu (20/10/2019) malam, Retno Marsudi yang merupakan Menteri Luar Negeri di Kabinet Kerja masih tetap mendampingi Presiden Jokowi untuk menerima tamu negara di Istana Merdeka.

Retno yang mengenakan kebaya berwarna ungu, terlihat ikut menyambut Wakil Presiden China Wang Qishan di lobi Istana Merdeka.

Baca juga: Di Sidang PBB, Menlu Retno Ceritakan Sukses Indonesia Berdayakan Perempuan


Setelah bersalaman, Retno mengajak Wapres China masuk ke Istana Merdeka menemui Presiden Jokowi dan kemudian mengisi buku tamu.

Setelah itu, baik Jokowi, Retno dan Wapres China melakukan pertemuan secara tertutup.

Selain Wapres China, malam ini Jokowi dijadwalkan akan menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh dan Wakil Presiden Republik Uni Myanmar, Henry Van Thio.

Baca juga: Di Sidang PBB Menlu Retno Bahas 3 Isu

Setelah itu, lima utusan khusus negara sabahat turut menemui Jokowi, yaitu Utusan Khusus Presiden Republik Korea Noh Young-min, Utusan Khusus Presiden Filipina Theodoro Locsin Jr, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Nakayama Norihiro, Utusan Khusus Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan, dan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat, Hon. Elaine L. Chao.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X