Hal itu diamini oleh Jokowi sendiri. Sebelum berangkat ke acara pelantikan hari ini, Jokowi menyebut dirinya sengaja meminta tak ada arak-arakan agar ia dan Ma'ruf langsung fokus bekerja.
"Ya karena ini sudah yang kedua. Yang paling penting saya kira setelah pelantikan yang paling penting kita kerja bersama. Kerja bersama-sama membawa negara ini pada sebuah Indonesia maju," kata dia.
Berlebihan
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut bahwa pengamanan yang dilakukan untuk pelantikan Jokowi-Ma'ruf hari ini terlalu berlebihan.
Hal itu menimbulkan atmosfer yang berbeda dengan pelantikan 5 tahun lalu.
"Potret pelantikan 2014, kita lihat seorang Jokowi diarak dengan kereta kencana oleh ribuan orang. Itu memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin yang pro rakyat. Hari ini dia dikelilingi oleh pengamanan yang berlebihan," kata Usman.
Baca juga: Jokowi: Insya Allah, 2045 Indonesia Telah Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah
"Suatu pengamanan yang menurut saya hanya cocok untuk pemimpin yang bukan negarawan, tapi mereka yang dilantik untuk memegang kekuasaan besar dengan nyali dan mental yang kecil," sambung Usman.
Usman menilai perbedaan suasana pelantikan Jokowi pada 2014 dan 2019 ini tak mengagetkan.
Sebab, pada 2014 lalu, rakyat menyambut Jokowi sebagai pemimpin baru yang belum mempunyai dosa.
Baca juga: Pidato Presiden, Jokowi Sampaikan 5 Program Kerja Utamanya di Masa Mendatang
Namun kini, di akhir masa jabatannya di periode pertama, justru lahir berbagai kebijakan yang dipandang negatif masyarakat, salah satunya adalah revisi UU KPK.
Lebih parahnya, masyarakat yang memprotes lewat aksi unjuk rasa justru mendapat perlakuan represif dari aparat.
"Polisi, bagaimanapun bekerja untuk pemerintah, sehingga sikap represif ini menunjukkan kalau pemerintah tidak punya komitmen tegas membela kebebasan berpendapat," ujar Usman.
Baca juga: Pidato Presiden Jokowi dalam Pelantikan Tekankan Penyederhanaan Eselon
Hal serupa disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani.
Ia menilai pengetatan pengamanan saat pelantikan ini tak terlepas dari kerasnya aksi protes jelang akhir jabatan Jokowi-Jk serta tindakan represif aparat.
Catatan KontraS menunjukkan, rangkaian unjuk rasa di berbagai daerah pada pengujung September 2019 mengakibatkan setidaknya lima korban meninggal, terdapat pula korban luka-luka, serta penangkapan serta penahanan sewenang-wenang.
Baca juga: Pidato Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Akan Dilanjutkan
"Ini terjadi seiring pelantikan. Demokrasi semakin mundur karena pengungkapan peristiwa itu semakin tidak jelas. Ditambah lagi pelarangan, pembatasan yang sangat-sangat tidak perlu," kata Yati.
Yati pun mencurigai pengerahan aparat berlebihan ini untuk mencegah aksi unjuk rasa dilakukan saat pelantikan.
Apalagi, sebelumnya Polda Metro Jaya juga menyatakan tak akan menerbitkan izin bagi masyarakat yang hendak berunjuk rasa di hari menjelang dan saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Ia menyesalkan hal ini.
"Kalau negara ini mengaku demokratis, seharusnya pelarangan aksi atau berekspresi politik seharusnya difasilitasi negara, bukan justru dibatasi," ucap dia.
Baca juga: JEO-Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.