Prabowo Dipastikan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 20/10/2019, 08:58 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri upacara pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Insya Allah (hadir dalam upacara pelantikan Presiden)," kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Sabtu malam, seperti dikutip Antara.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Urusan Gabung Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sebelumnya Prabowo saat menerima kunjungan Pimpinan MPR RI di kediamannya menegaskan bahwa dirinya akan hadir dalam acara pelantikan Presiden sebagai bentuk menghormati sistem politik dan sistem konstitusi Indonesia.


"Saya akan hadir dalam pelantikan tersebut. Saya wajib hadir sebagai warga negara untuk menghormati sistem politik dan sistem konstitusi dan menghormati negara kita," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (11/10) malam.

Baca juga: 3 Sikap Politik Prabowo di Hadapan Ribuan Kader Gerindra

Dia mengatakan, dalam diskusinya dengan sembilan pimpinan MPR RI, dirinya mengingatkan bahwa kita boleh berbeda dan berdebat keras.

Menurut dia, semua pihak harus bersatu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

MPR akan menggelar Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wapres masa jabatan 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pukul 14.30 WIB dan berakhir pada pukul 15.48 WIB.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X