Kompas.com - 18/10/2019, 23:24 WIB
Plt Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). KOMPAS.com/ FITRIA CHUSNA FARISAPlt Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan kesan-kesannya selama 5 tahun menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tjahjo mengaku kerap sedih saat ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya paling sedih kalau harus menyampaikan ke Pak Wapres atau ke Pak Presiden kalau ada mitra kami kepala daerah yang terkena OTT KPK," kata Tjahjo usai menghadiri silaturahim perpisahan Jokowi-JK dan Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: 5 Tahun di Kabinet Kerja, Luhut Suka Kesal Jokowi Kerap Direndahkan

"'Pak saya mohon maaf, pak.' 'Ya sudah itu kan pasti KPK sudah mengikuti mekanisme aturan hukum yang ada'," kata Tjahjo menirukan percakapannya saat melapor ke Jokowi-JK.

Tjahjo juga mengaku kerap deg-degan saat menerima telpon dari Jokowi. Menurut dia, Jokowi memang sering menelpon untuk bertanya mengenai berbagai persoalan.

"Kalau beliau telepon saya, itu pasti cukup gelagapan tuh. Apa nih yang akan ditanyakan, apa. Bisa pagi hari, bisa malam hari (telpon). Memang Pak Jokowi jarang panggil ke istana. Sering telepon menanyakan tugas, menanyakan masalah," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jusuf Kalla: Pak Jokowi Tahu Detail, Tak Bisa Dibohongi

 

Meski tantangan menjadi Mendagri tak mudah, namun Tjahjo mengaku bersyukur selama lima tahun ini bisa mengikuti ritme kerja Jokowi-JK.

Politisi PDI-P ini pun menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai menteri.

"Yang kedua kami sebagai orang partai juga menyampaikan terima kasih bahwa Ibu Megawati, pimpinan partai saya juga memberikan dukungan sebagai petugas partai di lembaga eksekutif," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

Nasional
Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.