PKS: Presiden Seperti Tak Berkutik di Hadapan Parpol Pendukungnya

Kompas.com - 18/10/2019, 07:32 WIB
Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Pipin Sopian menilai, Presiden Joko Widodo ragu untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Padahal, berbagai elemen masyarakat sipil memandang bahwa UU KPK hasil revisi justru berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Keraguan itu, menurut Pipin, menimbulkan kesan bahwa Presiden Jokowi enggan mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan keinginan pimpinan parpol pendukungnya.

"Beliau seperti tidak berkutik di hadapan para elite partai politik pendukung pemerintahannya," ujar Pipin saat menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Pipin kemudian menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengenai peluang pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi jika menerbitkan Perppu KPK.

Ia berpendapat, seorang presiden tidak dapat dimakzulkan hanya karena menerbitkan Perppu.

Lantas, Pipin menuturkan salah satu syarat pengajuan impeachment dapat dikabulkan, yakni apabila presiden terlibat tindak pidana misalnya kasus korupsi.

"Jadi, ini pernyataan luar biasa. Di luar dugaan dan saya kira terlalu jauh untuk menghubungkan antara Perppu dengan impeachment presiden," kata Pipin.

"Kalau misalnya Pak Jokowi terlibaf kasus korupsi, itu bisa kita ajukan impeachment," lanjut dia.

Sementara itu, hasil survei Paramater Politik Indonesia (PPI) menunjukkan, mayoritas responden ingin Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Baca juga: Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan 'New Normal'

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan "New Normal"

Nasional
Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Nasional
IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X