Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Kompas.com - 17/10/2019, 20:33 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan relawan Jokowi-Maruf menggelar jumpa pers terkait pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan relawan Jokowi-Maruf menggelar jumpa pers terkait pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko meminta masyarakat bersabar menyikapi wacana Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tunggu aja, sabar sedikit kenapa sih," ujar Moeldoko selesai mengisi kuliah umum bertajuk Tantangan Ketahanan Nasional Kekinian di Kampus UI Salemba, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Saat ditanya kembali ihwal kemungkinan keluarnya perppu, Moeldoko enggan menjawab.

"Sudah, aku ini ditunggu orang," kata dia.

Baca juga: ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

UU KPK hasil revisi yang disahkan 17 September lalu ramai-ramai ditolak karena disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antikorupsi itu, misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Baca juga: ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Setelah aksi unjuk rasa besar-besaran menolak UU KPK hasil revisi dan sejumlah RUU lain digelar mahasiswa di sejumlah daerah, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan  Perppu KPK.

Belakangan, rencana itu mendapat penolakan dari parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X