Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Kompas.com - 17/10/2019, 17:43 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang berakhirnya periode pertama masa pemerintahannya, kinerja Presiden Joko Widodo terkait isu pemberantasan korupsi dinilai kurang baik oleh masyarakat.

Hasil survei Parameter Politik Indonesia pada 5 hingga 12 Oktober 2019, pemberantasan korupsi menjadi salah satu dari lima masalah utama bangsa berdasarkan penilaian responden.

"Temuan yang menarik, isu pemberantasan korupsi dan ketidakadilan penegak hukum secara konsisten masuk dalam lima besar masalah bangsa," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019).

"Padahal dalam survei sebelumnya soal korupsi dan hukum cenderung tidak masuk dalam persoalan yang dianggap krusial," kata dia.

Baca juga: Perppu Belum Jelas, ICW Nilai Masa Depan Pemberantasan Korupsi Terancam

Berdasarkan hasil survei, hanya 0,7 persen dari total respon 54,3 persen, yang menganggap pemberantasan korupsi sebagai keberhasilan pemerintah.

Sementara, pembangunan infrastruktur masih menjadi yang paling tinggi yakni sebesar 24,8 persen, disusul program bantuan sosial sebesar 10,9 persen.

Ketika ditanya soal kekurangan pemerintah yang perlu diperbaiki ke depan, sebanyak 3,2 persen dari total respons 55,1 persen menjawab sektor pemberantasan korupsi.

Jika dilihat dengan sistem penilaian kinerja pemerintah, bidang pemberantasan korupsi hanya menempati posisi kelima dengan nilai 6,5 di bawah bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan serta moral dan budaya.

Baca juga: Ketua KPK Berharap Jokowi Bersedia Keluarkan Perppu Setelah Pelantikan

Sedangkan bidang ekonomi berada di posisi 6 dengan nilai 6,4. Bidang penegakan dan kesetaraan hukum di posisi terakhir dengan nilai 6,3.

"Pemberantasan korupsi itu cenderung berada di bawah karena dianggap lazim," kata Adi.

Adapun survei Parameter Politik Indonesia melibatkan 1.000 responden.

Metode survei menggunakan stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar ± 3,1 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode face to face interview menggunakan kuisioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com