Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Kompas.com - 16/10/2019, 21:53 WIB
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONTenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja menerima dengan tangan terbuka pada partai manapun yang ingin bergabung ke kubu mereka.

Termasuk Partai Amanat Nasional ( PAN) yang belakangan kembali melakukan pendekatan dengan Presiden Joko Widodo.

Namun, Ngabalin meminta PAN tak labil menempatkan diri sebagaimana periode lalu, koalisi namun seperti oposisi.

"Ya mudah-mudahan (hubungan dengan) PAN baik deh. Jangan ulangi sejarah lama, ada di pemerintahan tapi terus menerus menggerogoti pemerintah," ujar Ngabalin di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Jokowi Akui Bahas Peluang PAN Masuk Kabinet, Zulkifli Hasan Membantah

Ngabalin tak tahu persis bagaimana posisi PAN saat ini, apakah akan kembali di barisan Jokowi atau menjadi oposisi. Meski nantinya jadi koalisi gendut, Ngabalin tak khawatir akan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin lima tahun ke depan.

"Apapun untuk alasan kepentingan bangsa dan negara dan republik ini saya kira kita musti berbenah diri. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan politik, kelompok, partai, dan lain-lain," kata Ngabalin.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Wasekjen: PAN Akan Berada di Luar Pemerintahan

Pertemuan Jokowi dan Zulkfli berlangsung tertutup sekitar pukul 14.25 WIB.

Usai pertemuan, Jokowi mengakui ada pembahasan peluang koalisi. Namun, Zulkifli tak mengakui hal itu. Ia juga tak mengakui ada pembahasan soal kabinet.

"Tidak ada (pembahasan masuk kabinet), kita ngomong merah putih saja. Karena saya tahu itu (kabinet) hak Prerogatif Presiden," kata Zulkifli.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X