Wasekjen: PAN Akan Berada di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 12/10/2019, 17:39 WIB
Wakil Ketua Komisi II Saleh Partaonan Daulay Dok. Humas DPRWakil Ketua Komisi II Saleh Partaonan Daulay

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN) Saleh Daulay Partaonan mengatakan, PAN siap berada di luar pemerintah.

Namun, berada di luar koalisi pemerintah bukan berarti PAN selalu berseberangan dengan pemerintah.

Hal ini disampaikan Saleh menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jum'at (11/10/2019).

"PAN kelihatannya sudah menetapkan akan berada di luar pemerintahan. Itu bukan berarti PAN akan menjadi oposisi yang selalu bersebelahan dengan pemerintah," kata Saleh saat dihubungi wartawan, Sabtu (12/10/2019).


Baca juga: Pengamat: Gerindra Lebih Berpeluang Masuk Koalisi Dibanding Demokrat

Saleh mengatakan, jika kebijakan dan program pemerintah sejalan dengan aspirasi rakyat, PAN pasti mendukung.

Namun, apabila kebijakan itu menyimpang dari keinginan rakyat, PAN akan mengoreksi dan mengingatkan pemerintah.

"Tidak perlu pakai istilah oposisi. Kita lebih baik menjadi kekuatan penyeimbang. Itu sangat penting di dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini," ujar dia. 

Saleh juga mengatakan, jika pertemuan Jokowi dan Prabowo hanya membahas kepentingan politik seperti pembentukan kabinet, tentu pertemuan itu kurang mendapat simpati dari masyarakat.

Kendati demikian, Saleh mengatakan, setiap partai berhak untuk menentukan arah politiknya.

Menurut dia, masyarakat dapat menilai partai mana yang bersungguh-sungguh berjuang membawa perubahan dan partai yang hanya mengejar capaian politik.

"Silakan masyarakat menilai mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata," pungkasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X