Jadi Tersangka Suap Proyek Jalan, Harta Bupati Indramayu Capai Rp 8,5 Miliar

Kompas.com - 16/10/2019, 08:37 WIB

Ardito Ramadhan,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Bupati Indramayu Supendi menaiki kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019). KPK menetapkan Supendi serta tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono dan kontraktor Carsa sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek Dinas PUPR Indramayu dengan mengamankan barang bukti Rp685 juta dan satu unit sepeda lipat. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Supendi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp 8,5 miliar.

Dikutip dari situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), per 30 Maret 2019, total harta kekayaan Supendi senilai 8.543.673.595.

Bila dirinci, kekayaan Supendi terdiri dari 15 bidang tanah di Indramayu dan Bandung dengan nilai total Rp 8.465.000.000.

Kemudian, Supendi tercatat memiliki dua unit dump truck dan satu unit mobil yang total nilainya mencapai Rp 1.100.000.000.

Supendi juga tercatat mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp 682.000.000 serta harta kas dan setara kas senilai Rp 164.775.190. Di samping itu, Supendi pun memiliki utang senilai Rp 1.868.101.595.

Jumlah kekayaan Supendi pada 2019 itu terbilang meningkat dibandingkan kekayaan Supendi yang tercantum pada LHKPN tertanggal 1 April 2018.

LHKPN yang dilaporkan Supendi atas statusnya sebagai Wakil Bupati Indramayu itu mencatat kekayaan Supendi senilai Rp 7.332.000.000.

Diberitakan, KPK menetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yaitu Kepala Dinas PUPR Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan pada Dinas PUPR Indramayu Wempy Triyono, dan pihak swasta bernama Carsa AS.

Baca juga: Ini Kronologi OTT Bupati Indramayu

Supendi, Omarsyah, dan Wempy diduga menerima fee terkait tujuh proyek jalan. Fee itu diberikan oleh Carsa AS selaku kontraktor pelaksana proyek.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, nilai fee yang dipatok sekitar 5-7 persen dari nilai proyek keseluruhan senilai Rp 15 miliar.

"SP (Supendi), Bupati, diduga menerima total Rp 200 juta, yaitu Mei 2019 sejumlah Rp 100 juta yang digunakan untuk THR dan 14 Oktober 2019 sejumlah Rp 100 juta yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan pembayaran gadai sawah," kata Basaria dalam konferensi pers, Selasa (15/10/2019) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.