Golkar Tolak Gerindra?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan safari politiknya ke parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Setelah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), giliran Partai Golkar yang dikunjungi dari calon presiden pada Pilpres 2019 itu, pada Selasa (15/10/2019).

Namun, sambutan partai berlambang pohon beringin itu agak berbeda dengan parpol koalisi pendukung pemerintah lainnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak menjawab secara tegas soal sikap partainya terkait rencana Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sikap ini berbeda dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang secara lugas menyatakan tak keberatan dengan rencana tersebut.

Baca juga: Prabowo Bertemu Airlangga, Golkar-Gerindra Sepakati Kerja Sama Jaga Stabilitas di Parlemen

Awalnya, saat memberikan keterangan seusai bertemu Prabowo, wartawan menanyakan sikap Partai Golkar terkait keinginan Gerindra bergabung dalam koalisi.

Alih-alih menjawab soal sikapnya itu, Airlangga justru menyebutkan kesamaan yang dimiliki oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra.

"Partai Golkar dan Partai Gerindra itu punya banyak kesamaan, sama-sama (singkatannya) PG lambangnya sama sama segi lima," ujar Airlangga, di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).

Sontak respons yang diberikan Airlangga itu membuat sejumlah petinggi parpol, termasuk Prabowo tertawa.

Airlangga mengatakan, dalam pertemuan sekitar satu jam itu, dirinya dan Prabowo membahas kerja sama antarpartai dalam konteks parlemen.

Sementara terkait posisi Partai Gerindra dalam kabinet, Airlangga menyerahkan keputusan itu sepenuhnya ke tangan Presiden Jokowi.

"Dalam konteks lain, tentu domainnya Pak Presiden, Pak Jokowi," kata Airlangga.

"Jadi bagi kami, kami punya banyak sejarah dengan Partai Gerindra," tutur dia.

Prioritaskan Parpol Pendukung di Kabinet

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan bahwa partainya ingin Presiden Joko Widodo memprioritaskan parpol koalisi pendukung pada Pilpres 2019 lalu dalam menyusun kabinet pemerintahannya.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily

Baca juga: Golkar Ingin Parpol Koalisi Diprioritaskan dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Kendati demikian Ace menegaskan bahwa penyusunan kabinet tetap merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Partai Golkar, kata Ace, tak memiliki kewenangan untuk ikut menentukan susunan kabinet.

"Soal kabinet bukan kewenangan Partai Golkar, itu ada di presiden. Oleh karena itu Golkar tidak dalam konteks itu (menyusun kabinet)," tutur dia.

Di sisi lain, Ace menekankan pentingnya keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi. Artinya, dibutuhkan partai yang tetap berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi check and balance.

Ia juga menilai kekuasaan parpol koalisi pendukung saat ini sudah cukup untuk mengawal kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kita ingin agar demokrasi kita ini betul-betul dibangun berdasarkan sistem politik yang sehat dan ada keseimbangan politik check and balance," kata Ace.

"63 persen di parlemen sudah cukup untuk mengawal kinerja Pemerintahan Jokowi," ucapnya.

Sikap Nasdem dan PKB

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Prabowo diketahui melakukan safari politiknya ke beberapa ketum parpol.

Minggu (13/10/2019), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Baca juga: Karpet Merah bagi Gerindra dan Penantian Sikap Prabowo...

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Adapun Paloh mengatakan, tak mempermasalahkan semisal Gerindra merapat ke koalisi. Asalkan, satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya. Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Pertemuan sekitar dua jam itu terjadi di kantor DPP PKB, jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Seusai memberikan keterangan terkait pertemuan, Cak Imin sempat ditanya oleh wartawan mengenai sikapnya apabila Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Cak Imin mengatakan pihaknya tak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Prabowo Akan Tentukan Sikap

Prabowo sendiri akan segera menyatakan sikap resmi partainya lima tahun ke depan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Rabu (16/10/2019) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Rabu Ini Prabowo Nyatakan Sikap, Koalisi atau Oposisi...

Dalam Rapimnas tersebut, Prabowo akan memutuskan apakah Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Pak Prabowo akan menyampaikan sikap politik beliau secara resmi setelah mendengar lebih banyak masukan dari para pimpinan partai Gerindra dari seluruh Indonesia," ujar juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui pesan singkat, Rabu (9/10/2019).

Menurut Dahnil, Prabowo akan mengundang seluruh pimpinan DPP dan pimpinan perwakilan daerah Partai Gerindra untuk dimintai pendapatnya.

"Kan orang lagi menunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal atau dalam pemerintahan," kata Dahnil.