Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ingin Parpol Koalisi Diprioritaskan dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 15/10/2019, 19:42 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, partainya ingin Presiden Joko Widodo memprioritaskan parpol koalisi pendukung pada Pilpres 2019 lalu dalam menyusun kabinet pemerintahannya.

Hal itu ia katakan saat menjawab sikap Partai Golkar terkait wacana bergabungnya Partai
Gerindra dalama koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya Golkar menginginkan supaya partai koalisi yang sudah bekerja keras lebih diprioritaskan," ujar Ace di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: KPK Tak Dilibatkan Jokowi dalam Pemilihan Menteri, Kenapa?

Kendati demikian Ace menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Partai Golkar, kata Ace, tak memiliki kewenangan untuk ikut menentukan susunan kabinet.

"Soal kabinet bukan kewenangan Partai Golkar, itu ada di presiden. Oleh karena itu Golkar tidak dalam konteks itu (menyusun kabinet)," tutur dia.

Di sisi lain, Ace menekankan pentingnya keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi. Artinya, dibutuhkan partai yang tetap berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi check and balance.

Baca juga: Saat Kursi Menteri Jadi Rebutan Partai Politik...

Ia juga menilai kekuasaan parpol koalisi pendukung saat ini sudah cukup untuk mengawal kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kita ingin agar demokrasi kita ini betul-betul dibangun berdasarkan sistem politik yang sehat dan ada keseimbangan politik check and balance," kata Ace.

"63 persen di parlemen sudah cukup untuk mengawal kinerja Pemerintahan Jokowi," ucapnya.

Baca juga: Soal Jatah Kursi Menteri, PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung

Seperti diberitakan, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke beberapa ketum parpol.

Minggu (13/10/2019), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Baca juga: Tak Dilibatkan Penyusunan Kabinet, KPK Harap Jokowi Pilih Menteri Berintegritas

Adapun Paloh mengatakan, tak mempermasalahkan semisal Gerindra merapat ke koalisi.

Asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya. Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Baca juga: Dahnil Anzar: Gerindra Tak Minta Satu Menteri, Dua Menteri, atau Tiga Menteri...

Pertemuan sekitar dua jam itu terjadi di kantor DPP PKB, jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Seusai memberikan keterangan terkait pertemuan, Cak Imin sempat ditanya oleh wartawan mengenai sikapnya apabila Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Cak Imin mengatakan pihaknya tak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kompas TV Presiden Joko Widodo kini tak lagi melibatkan KPK dalam memilih menteri untuk kabinet periode kedua bersama Ma’ruf Amin. Sikap ini berbeda dengan 2014 lalu. Pada 2014, Jokowi dan Wapres JK libatkan KPK untuk cek rekam jejak calon menteri. Saat itu, ada 8 nama calon menteri yang ditandai “merah” oleh KPK. Lalu, Jokowi mencari nama-nama baru untuk menggantikan nama tak layak. KPK pastikan seluruh menteri pilihan jokowi punya rekam jejak bersih dari korupsi. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut, KPK berharap nama-nama yang dipilih Jokowi di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas. Kata Laode, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif . KPK pun tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri. Laode yakin Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan berintegritas. #Jokowi #MenteriJokowi #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com