JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, partainya ingin Presiden Joko Widodo memprioritaskan parpol koalisi pendukung pada Pilpres 2019 lalu dalam menyusun kabinet pemerintahannya.
Hal itu ia katakan saat menjawab sikap Partai Golkar terkait wacana bergabungnya Partai
Gerindra dalama koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Ya Golkar menginginkan supaya partai koalisi yang sudah bekerja keras lebih diprioritaskan," ujar Ace di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).
Baca juga: KPK Tak Dilibatkan Jokowi dalam Pemilihan Menteri, Kenapa?
Kendati demikian Ace menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Partai Golkar, kata Ace, tak memiliki kewenangan untuk ikut menentukan susunan kabinet.
"Soal kabinet bukan kewenangan Partai Golkar, itu ada di presiden. Oleh karena itu Golkar tidak dalam konteks itu (menyusun kabinet)," tutur dia.
Di sisi lain, Ace menekankan pentingnya keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi. Artinya, dibutuhkan partai yang tetap berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi check and balance.
Baca juga: Saat Kursi Menteri Jadi Rebutan Partai Politik...
Ia juga menilai kekuasaan parpol koalisi pendukung saat ini sudah cukup untuk mengawal kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Kita ingin agar demokrasi kita ini betul-betul dibangun berdasarkan sistem politik yang sehat dan ada keseimbangan politik check and balance," kata Ace.
"63 persen di parlemen sudah cukup untuk mengawal kinerja Pemerintahan Jokowi," ucapnya.
Baca juga: Soal Jatah Kursi Menteri, PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung
Seperti diberitakan, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke beberapa ketum parpol.
