Golkar Ingin Parpol Koalisi Diprioritaskan dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 15/10/2019, 19:42 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, partainya ingin Presiden Joko Widodo memprioritaskan parpol koalisi pendukung pada Pilpres 2019 lalu dalam menyusun kabinet pemerintahannya.

Hal itu ia katakan saat menjawab sikap Partai Golkar terkait wacana bergabungnya Partai
Gerindra dalama koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya Golkar menginginkan supaya partai koalisi yang sudah bekerja keras lebih diprioritaskan," ujar Ace di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: KPK Tak Dilibatkan Jokowi dalam Pemilihan Menteri, Kenapa?

Kendati demikian Ace menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Partai Golkar, kata Ace, tak memiliki kewenangan untuk ikut menentukan susunan kabinet.

"Soal kabinet bukan kewenangan Partai Golkar, itu ada di presiden. Oleh karena itu Golkar tidak dalam konteks itu (menyusun kabinet)," tutur dia.

Di sisi lain, Ace menekankan pentingnya keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi. Artinya, dibutuhkan partai yang tetap berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi check and balance.

Baca juga: Saat Kursi Menteri Jadi Rebutan Partai Politik...

Ia juga menilai kekuasaan parpol koalisi pendukung saat ini sudah cukup untuk mengawal kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kita ingin agar demokrasi kita ini betul-betul dibangun berdasarkan sistem politik yang sehat dan ada keseimbangan politik check and balance," kata Ace.

"63 persen di parlemen sudah cukup untuk mengawal kinerja Pemerintahan Jokowi," ucapnya.

Baca juga: Soal Jatah Kursi Menteri, PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X