Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2019, 17:55 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik rencana Prabowo Subianto membawa Partai Gerindra untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meskipun Jokowi dan Prabowo merupakan rival pada Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019, namun Luhut menilai bukan tidak mungkin kedua tokoh itu bersatu.

Apalagi, setelah keduanya bertemu di Istana pada akhir pekan lalu.

"Ya bagus-bagus saja (Gerindra gabung pemerintah), enggak ada masalah kan. Apa saja bisa terjadi," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Luhut menyadari bahwa bergabungnya Partai Gerindra bisa mengganggu partai yang sudah berjuang untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres lalu.

Baca juga: Safari Politik dan PDKT ala Prabowo Subianto, ke Jokowi hingga Ketum Partai

Namun, ia menilai tidak masalah jika Gerindra juga tetap mendapat jatah menteri untuk kepentingan yang lebih besar.

"Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar apa saja bisa dilakukan," kata politisi senior Partai Golkar ini.

Luhut juga memastikan bergabungnya Partai Gerindra tidak akan membahayakan demokrasi.

Ia meyakini tetap ada check and balances yang mengontrol jalannya pemerintahan dari partai oposisi yang tersisa.

"Ya ada (check and balances). Pasti tetap ada," kata Luhut.

Baca juga: Menilik Safari Politik Prabowo, dari Megawati hingga Cak Imin

Presiden Jokowi sebelumnya bertemu Prabowo pada Jumat pekan lalu.

Jokowi mengakui ia dan Prabowo membahas peluang Gerindra masuk kabinet.

Prabowo juga menyatakan Gerindra siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf apabila diperlukan.

Selain Prabowo, Jokowi juga sudah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk pembahasan serupa.

Hanya PKS satu-satunya partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno di pilpres lalu yang belum bertemu Jokowi.

Presiden PKS Sohibul Iman sudah menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi oposisi dan hanya bersedia bertemu Jokowi setelah pembentukan kabinet.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com