Salin Artikel

Luhut: Bagus Kalau Gerindra Masuk Kabinet, Tak Ada Masalah

Meskipun Jokowi dan Prabowo merupakan rival pada Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019, namun Luhut menilai bukan tidak mungkin kedua tokoh itu bersatu.

Apalagi, setelah keduanya bertemu di Istana pada akhir pekan lalu.

"Ya bagus-bagus saja (Gerindra gabung pemerintah), enggak ada masalah kan. Apa saja bisa terjadi," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Luhut menyadari bahwa bergabungnya Partai Gerindra bisa mengganggu partai yang sudah berjuang untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres lalu.

Namun, ia menilai tidak masalah jika Gerindra juga tetap mendapat jatah menteri untuk kepentingan yang lebih besar.

"Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar apa saja bisa dilakukan," kata politisi senior Partai Golkar ini.

Luhut juga memastikan bergabungnya Partai Gerindra tidak akan membahayakan demokrasi.

Ia meyakini tetap ada check and balances yang mengontrol jalannya pemerintahan dari partai oposisi yang tersisa.

"Ya ada (check and balances). Pasti tetap ada," kata Luhut.

Presiden Jokowi sebelumnya bertemu Prabowo pada Jumat pekan lalu.

Jokowi mengakui ia dan Prabowo membahas peluang Gerindra masuk kabinet.

Prabowo juga menyatakan Gerindra siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf apabila diperlukan.

Selain Prabowo, Jokowi juga sudah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk pembahasan serupa.

Hanya PKS satu-satunya partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno di pilpres lalu yang belum bertemu Jokowi.

Presiden PKS Sohibul Iman sudah menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi oposisi dan hanya bersedia bertemu Jokowi setelah pembentukan kabinet.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/17553681/luhut-bagus-kalau-gerindra-masuk-kabinet-tak-ada-masalah

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke