Jamintel: Jalan Terakhir Kejaksaan Kembalikan Aset Adalah Pidana Umum

Kompas.com - 15/10/2019, 13:06 WIB
Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka saat seminar nasional bertajuk Peran Kejaksaan dalam Penyelamatan Aset Negara sebagai Pilar Pembangunan Nasional di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOJaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka saat seminar nasional bertajuk Peran Kejaksaan dalam Penyelamatan Aset Negara sebagai Pilar Pembangunan Nasional di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka mengatakan, hukum pidana adalah langkah terakhir kejaksaan dalam rangka mengembalikan aset negara, khususnya pada pemerintah daerah.

"Penegakan hukum pengembalian aset negara menggunakan aspek pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan kejaksaan," ujar Jan saat acara seminar dengan topik penyelamatan aset negara di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

"Yang kami kedepankan pertama itu adalah upaya hukum perdata, kemudian tata usaha negara, baru terakhir pidana," lanjut dia.

Baca juga: Ini Cara Penghitungan Tukar Guling Aset Negara

Jan menjelaskan, hukum pidana menjadi langkah terakhir dalam upaya merebut kembali aset negara lantaran pemerintah daerah sering takut untuk digugat kembali dari perusahaan yang bersangkutan.

"Instrumen pidana sering terjadi berefek sebaliknya. Pemerintah daerah takut dalam pelaksanaanya, contohnya dalam pengadaan barang dan jasa. Bayangkan, baru lelang saja sudah dipanggil dan ini akhirnya timbul rasa ketakutan dari penyelenggara negara," papar dia.

Namun demikian, bukan berarti kejaksaan tidak pernah menggunakan instrumen hukum pidana di dalam upaya pengembalian aset negara.

Jan mencontohkan, pihaknya pernah mengembalikan aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Tepatnya aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) di Jawa Timur. Ini dilakukan menggunakan instrumen hukum pidana.

"Kejaksaan Negeri Jawa Timur mengubah pendekatan dengan menggunakan pidana khusus. Makanya kita dapat yang besar-besar itu karena menggunakan model pidana khusus, bukan perdata. Kalau perdata kita masuk persidangan itu rumit dan lama," ungkap Jan.

Baca juga: Sebelum Tukar Guling, Pemerintah Perlu Identifikasi Aset Negara

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang turut hadir dalam diskusi itu mengakui, aset terbesar dan telah dikembalikan adalah aset YKP sebesar Rp 6 triliun.

Kendati demikian, lanjut Risma, soal aset YKP hingga saat ini masih dalam proses audit.

"Ya, yang paling besar itu (YKP) senilai Rp 6 triliun, tapi masih dilakukan audit," tutur Risma.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X