Jamintel: Jalan Terakhir Kejaksaan Kembalikan Aset Adalah Pidana Umum

Kompas.com - 15/10/2019, 13:06 WIB
Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka saat seminar nasional bertajuk Peran Kejaksaan dalam Penyelamatan Aset Negara sebagai Pilar Pembangunan Nasional di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOJaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka saat seminar nasional bertajuk Peran Kejaksaan dalam Penyelamatan Aset Negara sebagai Pilar Pembangunan Nasional di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka mengatakan, hukum pidana adalah langkah terakhir kejaksaan dalam rangka mengembalikan aset negara, khususnya pada pemerintah daerah.

"Penegakan hukum pengembalian aset negara menggunakan aspek pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan kejaksaan," ujar Jan saat acara seminar dengan topik penyelamatan aset negara di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

"Yang kami kedepankan pertama itu adalah upaya hukum perdata, kemudian tata usaha negara, baru terakhir pidana," lanjut dia.

Baca juga: Ini Cara Penghitungan Tukar Guling Aset Negara

Jan menjelaskan, hukum pidana menjadi langkah terakhir dalam upaya merebut kembali aset negara lantaran pemerintah daerah sering takut untuk digugat kembali dari perusahaan yang bersangkutan.

"Instrumen pidana sering terjadi berefek sebaliknya. Pemerintah daerah takut dalam pelaksanaanya, contohnya dalam pengadaan barang dan jasa. Bayangkan, baru lelang saja sudah dipanggil dan ini akhirnya timbul rasa ketakutan dari penyelenggara negara," papar dia.

Namun demikian, bukan berarti kejaksaan tidak pernah menggunakan instrumen hukum pidana di dalam upaya pengembalian aset negara.

Jan mencontohkan, pihaknya pernah mengembalikan aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Tepatnya aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) di Jawa Timur. Ini dilakukan menggunakan instrumen hukum pidana.

"Kejaksaan Negeri Jawa Timur mengubah pendekatan dengan menggunakan pidana khusus. Makanya kita dapat yang besar-besar itu karena menggunakan model pidana khusus, bukan perdata. Kalau perdata kita masuk persidangan itu rumit dan lama," ungkap Jan.

Baca juga: Sebelum Tukar Guling, Pemerintah Perlu Identifikasi Aset Negara

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang turut hadir dalam diskusi itu mengakui, aset terbesar dan telah dikembalikan adalah aset YKP sebesar Rp 6 triliun.

Kendati demikian, lanjut Risma, soal aset YKP hingga saat ini masih dalam proses audit.

"Ya, yang paling besar itu (YKP) senilai Rp 6 triliun, tapi masih dilakukan audit," tutur Risma.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X