Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2019, 13:06 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka mengatakan, hukum pidana adalah langkah terakhir kejaksaan dalam rangka mengembalikan aset negara, khususnya pada pemerintah daerah.

"Penegakan hukum pengembalian aset negara menggunakan aspek pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan kejaksaan," ujar Jan saat acara seminar dengan topik penyelamatan aset negara di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

"Yang kami kedepankan pertama itu adalah upaya hukum perdata, kemudian tata usaha negara, baru terakhir pidana," lanjut dia.

Baca juga: Ini Cara Penghitungan Tukar Guling Aset Negara

Jan menjelaskan, hukum pidana menjadi langkah terakhir dalam upaya merebut kembali aset negara lantaran pemerintah daerah sering takut untuk digugat kembali dari perusahaan yang bersangkutan.

"Instrumen pidana sering terjadi berefek sebaliknya. Pemerintah daerah takut dalam pelaksanaanya, contohnya dalam pengadaan barang dan jasa. Bayangkan, baru lelang saja sudah dipanggil dan ini akhirnya timbul rasa ketakutan dari penyelenggara negara," papar dia.

Namun demikian, bukan berarti kejaksaan tidak pernah menggunakan instrumen hukum pidana di dalam upaya pengembalian aset negara.

Jan mencontohkan, pihaknya pernah mengembalikan aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Tepatnya aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) di Jawa Timur. Ini dilakukan menggunakan instrumen hukum pidana.

"Kejaksaan Negeri Jawa Timur mengubah pendekatan dengan menggunakan pidana khusus. Makanya kita dapat yang besar-besar itu karena menggunakan model pidana khusus, bukan perdata. Kalau perdata kita masuk persidangan itu rumit dan lama," ungkap Jan.

Baca juga: Sebelum Tukar Guling, Pemerintah Perlu Identifikasi Aset Negara

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang turut hadir dalam diskusi itu mengakui, aset terbesar dan telah dikembalikan adalah aset YKP sebesar Rp 6 triliun.

Kendati demikian, lanjut Risma, soal aset YKP hingga saat ini masih dalam proses audit.

"Ya, yang paling besar itu (YKP) senilai Rp 6 triliun, tapi masih dilakukan audit," tutur Risma.

 

Kompas TV Wakil Ketua DPRD Fraksi Partai Gerindra terpilih periode 2019/2024 Mohammad Taufik menyebut jika Gerindra menargetkan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta akan terisi pada akhir tahun 2019. Usai pelantikan, Pimpinan DPRD Gerindra akan kembali berkomunikasi dengan PKS dan mengevaluasi kandidat Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah diajukan PKS. #Gerindra #WakilGubernurDKIJakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com