Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus SPAM, Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang ke KPK

Kompas.com - 14/10/2019, 20:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan mengembalikan uang senilai Rp 700 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus sistem pengadaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, uang Rp 700 juta tersebut diduga berasal dari PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) yang mengerjakan proyek-proyek SPAM.

"Jadi ada dua pegawai BPK RI yang mengembalikan uang ke KPK dengan nilai total sekirar Rp 700 juta. Uang tersebut sudah disita dan tentu masuk dalam berkas perkara," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (14/10/2019).

Baca juga: KPK Panggil 4 Saksi Terkait Kasus SPAM, Siapa Saja?

Namun, Febri tidak mengungkap identitas dua pegawai BPK itun

Febri mengatakan, KPK sangat menghargai pengembalian uang tersebut.

Menurut Febri, pengembalian itu juga dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan.

Adapun pengembalian tersebut dilakukan dalam rentang waktu sekitar Maret, April, dan Juni 2019.

Febri mengatakan, KPK akan mendalami pengembalian uang itu untuk mengetahui adanya pihak-pihak lain yang ikut menerima suap.

"Kami menduga masih ada pihak lain yang menerima, baik di Kementerian PUPR maupin pegawai BPK yang lain," kata Febri

Febri pun mengimbau kepada pihak-pihak yang menerima uang agar melaporkan dan mengembalikan penerimaan tersebut kepada KPK.

Baca juga: Kasus SPAM, KPK Panggil Dirut PT Minarta Dutahutama

Hari ini, penyidik KPK memeriksa seorang pegawai BPK bernama Sepriyadi dan mendalami dugaan aliran dana ke anggota BPK Rizal Djalil atau pegawai BPK terkait proyek SPAM.

"Kami dalami lebih kanjut pada saksi dari pegawai BPK terkait pengetahuan yang bersangkutan atau peran yang bersangkutan terkait dugaan aliran dana terkait ke tersangka ataupun pegawai BPK yang lainnya," kata Febri.

Dalam kasus ini, anggota Badan Pemerikda Keuangan Rizal Djalil diduga menerima uang 100.000 dollar Singapura dari Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Rizal melalui perwakilannya sempat menemui Direktur SPAM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menyatakan keinginan untuk ikut serta dalam proyek SPAM.

Proyek yang diminati Rizal adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com