Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Enggak Bagus AHY Pakai Cara Instan demi Raih Jabatan Publik

Kompas.com - 11/10/2019, 19:09 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan, sebaiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menggunakan cara-cara instan untuk mendapatkan jabatan publik.

Hal tersebut, menurut Hendri, perlu diutarakan. Sebab, di internal Partai Demokrat, AHY dinilai cukup mudah menjabat sebagai wakil ketua umum.

"Saran buat AHY sendiri, ya enggak bagus kalau kemudian dia mengikuti cara-cara yang instan dalam mendapatkan jabatan publik ke depannya. Ini mengingatkan saja karena kan cepat sekali AHY kini jadi Waketum Demokrat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: AHY Jabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat

Hendri mengakui, karena berada di lingkup partai, terpilihnya AHY sebagai Waketum Demokrat adalah hak prerogatif partai.

Meski demikian, semestinya cara tersebut tidak dilakukan AHY apabila hendak mendapatkan jabatan publik.

"AHY juga kan memang mau tidak mau kita harus sebut dia anak emasnya SBY. Tapi, ketika mengincar jabatan publik, treatment-nya beda lagi, harus berjenjang dulu, misalnya ikut Pilkada 2020. Alangkah baiknya kemampuan dilatih dulu secara berjenjang," ujar Hendri.

Ia menyarankan, jika AHY memang diproyeksikan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024, sebaiknya lewat pengalaman berjenjang saat menjadi pejabat publik.

Baca juga: AHY: Wejangan Habibie Harus Kita Ingat dan Wujudkan...

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, AHY kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

"Betul (AHY jadi waketum)," kata Amir saat dihubungi wartawan, Kamis (10/10) .

Amir mengatakan, alasan AHY menjabat sebagai waketum karena jabatan sebelumnya yaitu Komandan Kogasma Partai Demokrat tidak ada di struktur partai.

"Kalau Kogasma itu kan memang tidak ada. Belum ada di dalam anggaran dasar ya dan Kogasma waktu itu Kogasma predikat itu adalah pada waktu kegiatan di pemilu kalau enggak salah itu," ujar dia. 

 

Kompas TV Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pelaku perempuan mencoba menyerang polisi dengan senjata tajam jenis kunai. Kunai akan sangat sulit dilepas jika sudah dalam genggaman karena terdapat lubang untuk menahan senjata dengan jari. Berikut pernyataan Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo. #Wiranto #WirantoDitusuk #Kunai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com