Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yohana Yembise Mengaku Belum Dihubungi Jokowi Perihal Menteri Periode Kedua

Kompas.com - 11/10/2019, 14:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

WAROPEN, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengaku belum tahu menahu apakah dirinya bakal kembali ditunjuk sebagai menteri Joko Widodo di pemerintahan periode keduanya, 2019-2024.

Pasalnya, hingga saat ini, dirinya belum dihubungi Jokowi.

"Saya belum mendekati Pak Jokowi, artinya belum dipanggil," kata Yohana dalam sebuah wawancara khusus bersama Kompas.com di Waropen, Papua, Kamis (10/9/2019).

Baca juga: Jokowi Pastikan Ada Menteri Asal Papua di Kabinet Jilid II

Yohana memprediksi, menteri Jokowi periode kedua bakal dihubungi Istana mendekati tanggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019 mendatang.

Sebab, pada 2014 lalu, Yohana baru ditunjuk sebagai menteri satu hari setelah Jokowi-Jusuf Kalla dilantik, atau 21 Oktober 2014.

Yohana mengaku tidak berambisi untuk menjadi menteri. Ketika ditanya kesiapannya jika kembali ditunjuk untuk duduk di kursi kabinet, ia hanya menyebut menyerahkan segala urusan kepada Tuhan.

"Saya hanya bisa serahkan ini ke tangan Tuhan. Rancangan manusia tidak setinggi rancangan Tuhan. Tuhan yang mengatur langkah saya, apapun yang diberikan untuk saya lakukan pasti Dia sudah siapkan. itu aja," ujarnya.

Baca juga: RUU PKS Tak Kunjung Rampung, Menteri Yohana Sebut Pemerintah Kecewa Berat

Jika kelak tidak dipilih kembali membantu presiden, Yohana menyebut, dirinya bakal kembali menjadi pengajar di perguruan tinggi seperti sedia kala.

Namun demikian, dirinya merasa puas selama lima tahun ke belakang telah berhasil dan dipercaya sebagai menteri.

"Kalau saya tidak digunakan lagi (sebagai menteri) pasti saya akan kembali mengabdi di kampus," ujar Yohana.

"Yang penting saya sudah bisa bertahan selama lima tahun itu luar biasa. Tidak kena reshuffle, dan kita bisa mengangkat menteri yang tadinya mungkin namanya tidak terlalu terangkat ke atas, tapi sekarang kementerian ini eksistensinya itu semakin menigkat," lanjutnya.

Kompas TV Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri jadi sorotan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono sebut partainya meminta 3 posisi menteri. Namun, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membantah pernyataan Arief yang meminta jatah menteri. Muzani mempertanyakan sumber informasi Arief. Pasalnya, selama ini muzani tidak berkomunikasi dengan DPP Gerindra. Muzani mengakui ada pembicaraan mengenai tawaran posisi menteri. Muzani juga membenarkan pembahasan dengan pihak Istana agar Gerindra bergabung di kabinet. Atas tawaran tersebut, Gerindra mengaku telah menyerahkan konsep. Namun, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan sikap apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap jadi oposisi. #Gerindra #MenteriJokowi #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com