Eni Saragih Mengaku Ditanya Penyidik soal Keterlibatan Mekeng dalam Kasus Samin Tan

Kompas.com - 10/10/2019, 19:08 WIB
Mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMantan anggota DPR Eni Maulani Saragih saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan, Kamis (10/10/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengaku ditanya soal keterlibatan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng dalam kasus Samin Tan ketika diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (10/10/2019).

Eni mengatakan, salah satu pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan peran Melchias Markus Mekeng dalam kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM.

"Ditanyakan memang karena itu sudah yang lalu sudah ditanyakan dan sudah jelas di persidangan saya yang lalu," kata Eni saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Kamis siang.

Namun, Eni tak membeberkan lebih lanjut peran Mekeng dalam kasus tersebur ke hadapan awak media. Ia terlihat langsung menaiki mobil tahanan.

Baca juga: Setelah Diperiksa KPK, Eni Saragih Mengaku Ditanya soal Kesaksiannya di Persidangan

Eni mengatakan, dalam pemeriksaan ini, penyidik kembali menanyakan beberapa keterangan yang pernah diungkapkan Eni sebelumnya termasuk kesaksian Eni dalam persidangan kasus PLTU-1 Riau.

"Pertanyaan yang lalu yang mungkin penyidik perlu konsistensi dari jawaban-jawaban saya, itu saja. Jadi masih yang sama dan itu semuanya sudah saya berikan keterangan di persidangan juga," kata Eni.

Hari ini, Eni diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap terminasi kontrak (PKP2B) di Kementerian ESDM untuk tersangka Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.

Dalam kasus ini, Samin diduga memberikan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Uang tersebut diduga terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal yang dimiliki Samin.

Samin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Eni telah divonis enam tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dalam kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X