Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dikira Demo, Ternyata Ucapan Terimakasih...

Kompas.com - 10/10/2019, 11:59 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan masyarakat perhutanan sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/9/2019) pagi.

Membuka pertemuan itu, Jokowi bertanya kepada masyarakat yang hadir apakah mereka termasuk dari bagian massa yang melakukan demonstrasi di depan Istana.

"Ini yang hadir di sini itu termasuk bagian yang demo di depan itu?," kata Jokowi.

Sebab, Jokowi menyebut ada banyak polisi berjaga saat menuju Istana.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Penerima Program Perhutanan Sosial untuk Produktif Manfaatkan Lahan

Pantauan Kompas.com pun, Jalan Merdeka Barat dan Jalan Merdeka Utara juga ditutup oleh kepolisian. Hal itu menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan lain di sekitarnya.

Jokowi pun sempat bertanya ke stafnya mengapa banyak polisi yang berjaga di sekitar Istana. Jokowi mendapat informasi akan ada demonstrasi yang dilakukan masyarakat.

"Jadi ini apa, bukan demo?" tanya Jokowi lagi ke masyarakat yang hadir.

"Bukan," jawab masyarakat perwakilan perhutanan sosial kompak.

"Lah katanya ribuan ada demo besar itu apa. Berarti belum sambung. Dipikir demo, ternyata ucapan terimakasih. Itu bedanya jauh itu," timpal Jokowi lagi.

Baca juga: Program Perhutanan Sosial Diperluas hingga Luar Jawa

Sebelum Jokowi bicara di podium, seorang yang mewakili kelompok perhutanan sosial, Siti Fitriyah, memang lebih dulu mengucapkan terimakasih ke Jokowi atas program perhutanan sosial yang dijalankan oleh pemerintah.

"Kami ini jauh jauh datang di musim paceklik dengan biaya sendiri. Tak ada satu pun ini dibayai orang lain, kami biayai sendiri untuk datang ke Jakarta. Kami hadir untuk pertama, mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas kebijakan bapak menyelenggarakan program perhutanan sosial di Indonesia," kata dia.

Siti menyebut program perhutanan sosial ini bisa memberi penghidupan pada petani, karena hutan yang ada di sekitar tempat tinggal petani bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

Namun, ia juga menyampaikan sejumlah kritik dan masukan kepada pemerintah terkait sejumlah permasalahan yang ada di lapangan.

Kompas TV Presiden hari ini membagikan sertifikat perhutanan sosial kepada petani di Cianjur, Jawa Barat. Dengan sertifikat lahan ini petani bisa menggarap lahan selama tiga puluh lima tahun,salah satu petani menyatakan selain hak untuk menggarap petani juga mendapatkan sejumlah bantuan dari pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com