[POPULER NASIONAL] Perpres Pidato Wajib Bahasa Indonesia | PDI-P Minta Prioritaskan Pengusung di Kabinet

Kompas.com - 10/10/2019, 05:47 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPresiden Joko Widodo menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden atau perpres baru terkait penggunaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada Oktober yang juga dikenal sebagai Bulan Bahasa.

Ketentuan berbahasa pejabat negara ini tercantum dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Perpres ini mengatur bahwa presiden, wakil presiden, serta pejabat negara wajib berpidato menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam atau luar negeri.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (9/10/2019).

Aturan baru ini menjadi artikel terpopuler yang menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Rabu (9/10/2019).

Seperti apa ketentuan yang diatur di dalamnya? Selengkapnya, baca: Jokowi Teken Perpres, Pidato Presiden di Luar Negeri Wajib Pakai Bahasa Indonesia

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019).
Permintaan PDI-P soal Kabinet

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin hingga saat ini belum dilantik, menunggu acara resmi pada 20 Oktober mendatang.

Akan tetapi, perdebatan mengenai jatah kursi partai politik di kabinet sudah mengemuka. Salah satunya disampaikan PDI-P.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Jokowi mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.

Pernyataan ini tak lama muncul setelah Partai Gerindra mengakui ada pembicaraan dengan Presiden Jokowi terkait posisi menteri di kabinet.

Namun, menurut Hasto, kerja sama PDI-P dan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dengan Partai Gerindra sudah terbuka untuk dilakukan di parlemen.

Dengan demikian, semestinya kerja sama ini dilanjutkan di parlemen, bukan pemerintahan.

Dengan memprioritaskan partai pengusung, Hasto berharap tercipta iklim demokrasi yang sehat.

Selengkapnya, baca:PDI-P Minta Jokowi Dahulukan Partai Pengusung untuk Isi Kabinet

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X