"Tinggal Pilih, Presiden Berpihak pada Rakyat atau Partai Politik?"

Kompas.com - 08/10/2019, 19:12 WIB
Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANWakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho berharap Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Menurut dia, hal itu untuk memenuhi aspirasi masyarakat belakangan ini yang khawatir dengan pelemahan KPK melalui UU KPK hasil revisi.

"Tinggal pilih saja Presiden berpihak pada rakyat atau partai politik?" ujar Emerson dalam diskusi "Habis Demo Terbitkah Perppu?" di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

"Nah ini yang harus diambil sikap oleh presiden. Paling tidak setelah dilantik nanti bisa untuk mengeluarkan perppu," kata dia.


Baca juga: Kisah Feri Amsari Bertemu Jokowi dan Bicarakan Perppu, Presiden Bersama Rakyat atau Partai?

Eks peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu juga menegaskan, Jokowi tak perlu takut dan terpengaruh dengan tekanan pihak tertentu untuk tak menerbitkan Perppu KPK. Apalagi, pihak yang menyangkutkannya dengan narasi pemakzulan.

Ia menegaskan, kewenangan menerbitkan perppu merupakan hak subyektif Jokowi sebagai Presiden.

"Jangan takut terhadap tekanan, ancaman pemakzulan. Kalau presiden menganggap ini persoalan serius menyangkut kewenangan KPK yang terpangkas, kemudian ada tuntutan mahasiswa, rakyat yang menyatakan bahwa menolak revisi dan perlu perppu, ini bisa jadi alasan subyektif," kata dia.

Baca juga: Soal Perppu KPK, ICW: Jangan Sampai Presiden di Bawah Ketiak Partai

Menurut Emerson, penerbitan perppu bisa menjadi bukti janji Jokowi yang menyatakan berpihak pada penguatan KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

Ia pun juga mengingatkan, Jokowi dalam forum-forum internasional kerap membanggakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pak Jokowi kan juga setiap berkunjung ke luar negeri kan pernah membanggakan bahwa pemberantasan korupsi berjalan. Ada sekian banyak menteri yang diproses, ada anggota parlemen yang dproses. Pertanyaannya kan siapa yang tangani? Ya KPK kan," kata dia.

Sehingga, lanjut Emerson, akan menjadi ironi jika KPK sudah dipuji oleh dunia internasional tapi dilemahkan di negeri sendiri dengan UU KPK hasil revisi.

Baca juga: Sikap Resmi, Fraksi PDI-P Menolak jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Selain pembuktian janji, perppu KPK dinilai Emerson sebagai mekanisme koreksi Presiden Jokowi atas pembahasan revisi UU KPK yang dianggap banyak pihak bermasalah.

Misalnya, revisi UU KPK tak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019, pembahasan yang terkesan terburu-buru dan tertutup hingga pasal-pasal dalam hasil revisi yang bermasalah dan berisiko melemahkan KPK.

"Jadi kami tetap mendorong bahwa perppunya mengembalikan ke semula menghapus revisi UU KPK yang ada, yang baru disahkan. Kembali ke UU yang Nomor 30 Tahun 2002 itu," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Nasional
Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Nasional
Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Nasional
Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

Nasional
Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Wantimpres, Ini Profil Bos Medco Arifin Panigoro

Ditunjuk Jokowi Jadi Wantimpres, Ini Profil Bos Medco Arifin Panigoro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X