Soal Perppu KPK, ICW: Jangan Sampai Presiden di Bawah Ketiak Partai

Kompas.com - 02/10/2019, 16:45 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKoordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai Presiden Joko Widodo jangan sampai di bawah tekanan partai-partai politik pendukung dalam mempertimbangkan perbitan peratuan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengingatkan, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang berhak mengeluarkan perppu meskipun ditolak oleh partai.

"Presiden itu di atas partai. Jangan sampai partai itu seolah-olah presiden itu di bawah ketiak partai untuk memutuskan hal-hal yang seperti ini," kata Donal dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Ada Korban Tewas, Jokowi Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK

Donal menduga selama ini Jokowi mendapatkan informasi yang salah dari lingkaran terdekatnya terkait revisi UU KPK. Misalnya tentang anggapan yang menyebut KPK sebagai penghambat investasi.

Oleh sebab itu, Donal mengapresiasi pertemuan Jokowi dan sejumlah tokoh pada pekan lalu yang membuat Jokowi mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK.

"Mudah-mudahan Presiden ini istiqamah untuk mengeluarkan perppu, tidak kalah berdebat dengan partai, tidak takut dengan berbagai narasi ancaman-ancaman partai," ujar Donal.

Ia melanjutkan, Perppu KPK harus dijadikan pilihan utama ketimbang judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) karena proses JR akan memakan waktu lama dan dapat berimplikasi pada aktivitas KPK ketika UU KPK hasil revisi telah berlaku.

"Kita mendorong hari ini wacana Presiden bisa melakukan tindakan korektif melalui perppu tanpa kemudian meminta masyarakat memperbaikinya lewat jalur judicial review sebagai the last effort, upaya terakhir," kata Donal.

Diberitakan, Jokowi tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK hasil revisi yang ramai ditolak masyarakat melalui aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai daerah.

Baca juga: Perppu KPK Dinilai Dapat Jadi Kartu Truf Jokowi dalam Susun Kabinet

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu. Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Namun, niat Jokowi itu rupanya ditolak oleh sejumlah partai politik termasuk partai dengan suara terbanyak di parlemen sekaligus penyokong utama pemerintahan Jokowi yaitu PDI Perjuangan (PDI-P).

Baca juga: Sekretaris Fraksi PDI-P: Jokowi Tak Hormati DPR jika Terbitkan Perppu KPK

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X