Kompas.com - 08/10/2019, 17:20 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengusulkan penganggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan lagi APBD.

Hal tersebut diperlukan agar penganggaran pilkada tidak terhambat seperti yang terjadi dalam persiapan Pilkada 2020 saat ini.

"Rekomendasi kami, belajar dari tersendat dan terhambatnya penganggaran pilkada, ke depan harus kita seriusi agar penganggaran pilkada itu bersumber dari APBN," ujar Titi saat ditemui di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Ini Saran Kemendagri Bagi Pemda yang Belum Teken Anggaran Pilkada 2020

Menurut Titi, masalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pilkada yang terlambat ditandatangani selalu berulang setiap tahun karena dana itu bersumber dari APBD.

Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam pengajuan NPHD untuk Pilkada 2020 adalah jumlah yang dianggarkan pemerintah daerah dengan yang diusulkan penyelenggara (KPU/Bawaslu daerah) lebih kecil.

"Penyebab utama kenapa problem ini selalu berulang, karena penganggaran pilkada bersumber dari APBD sehingga tidak ada kebijakan satu pintu dalam penganggaran," kata dia.

Baca juga: Ini Potensi Persoalan Pilkada 2020 Menurut Kemenko Polhukam

Hal tersebut jauh berbeda dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden yang anggarannya bersumber dari APBN dan melalui kendali satu pintu, yakni KPU RI.

Penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang diketahui terdiri dari sembilan provinsi serta 261 kabupaten dan kota.

Dari sembilan provinsi itu, baru enam yang menandatangani NPHD. Sedangkan dari 261 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, baru 203 pemerintah daerah yang menandatangani NPHD.

Dari enam provinsi yang telah menandatangani NPHD, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disetujui mencapai Rp 917.971.076.550. Sedangkan dari 203 kabupaten dan kota yang telah menandatangani NPHD, anggaran yang disetujui mencapai Rp 6.537.027.913.657.

Sebagian pemerintah daerah belum mencairkan anggaran lantaran sejumlah KPU daerah masih menyesuaikan anggaran yang mereka butuhkan di Pilkada 2020.

Baca juga: Ternyata Banyak Pemerintah Daerah Belum Anggarkan Pilkada 2020...

Kementerian Dalam Negeri sudah memperpanjang tenggat waktu penandatanganan NPHD bagi daerah-daerah yang belum menyelesaikannya hingga 14 Oktober 2019 mendatang dari batas waktu semula 1 Oktober 2019.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Syarifuddin mengatakan, meskipun masih banyak masalah, tetapi pihaknya optimistis dana untuk pilkada akan tercukupi di seluruh daerah.

"Ini hanya dinamika pembahasan saja, pada saatnya terpenuhi. Itu sama saja dengan tiga kli pilkada serentak sebelumnya. Alot-alot pembahasannya tapi pada akhirnya tersedia," pungkas dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

Nasional
Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

Nasional
Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Nasional
Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X